Ditinjau DPR, Pos Lintas Batas Negara RI-Papua Nugini Diproyeksikan Jadi Motor Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pusat mendorong transformasi kawasan perbatasan negara dengan negara lain agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. 
• DPR RI berkomitmen mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi leading sector bagi 40 kementerian, lembaga, dan provinsi dalam menangani isu perbatasan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Pemerintah pusat berupaya mendorong transformasi kawasan perbatasan negara dengan negara lain, khususnya di wilayah Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Papua, Rabu (4/2/2026), mengatakan, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka Haluk dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

Khusus untuk optimalisasi pembangunan perbatasan, Presiden telah menugaskan tiga menteri utama yaitu Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Ia menekankan, kunjungan kerja bersama DPR RI ini merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama mengingat status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus).

“Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.

Wamendagri berharap muncul solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan. Hal ini bertujuan agar daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.

Setelah pertemuan di kantor Gubernur, Wamendagri bersama rombongan Komisi II DPR RI dijadwalkan meninjau langsung lokasi perbatasan guna memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung secara mendalam.

Pertimbangkan Bentuk Pansus 

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bilang, DPR RI berkomitmen mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholders) di Papua, termasuk Pemerintah Provinsi, DPRD, Pemerintah Kabupaten, serta berbagai instansi terkait.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II juga meninjau langsung kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw untuk memetakan kendala di lapangan secara nyata.

Rifqinizamy juga mengungkapkan, kompleksitas permasalahan di perbatasan memerlukan penanganan lintas sektor yang lebih luas.

Karena itu, pihaknya berencana meningkatkan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.