Prof Connie Sindir Rencana Kirim TNI ke Gaza, Kritisi Beban APBN dan Risiko Operasional

Ringkasan Berita:

• Prof. Connie mempertanyakan rencana kirim 40 persen pasukan TNI ke Gaza dan implikasi risikonya.
• Ia menyoroti beban biaya yang berpotensi ditanggung APBN jika di luar skema PBB.
• Connie meminta pemerintah memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dalam negeri.

TRIBUNNEWS.COM - Akademisi pertahanan dan militer Prof. Connie Rahakundini Bakrie melontarkan sindiran bernada pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.

Kritik itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (11/2/2026), menyoroti besarnya kontribusi pasukan Indonesia dalam misi tersebut.

Dalam unggahannya bertajuk “Pertanyaan Untuk Mr. President”, Connie menyinggung implikasi kekuatan dan biaya jika Indonesia benar-benar mengirimkan hingga 40 persen pasukan dalam operasi multinasional.

“Berbicara tentang implikasi kekuatan dan biaya 40 persen pasukan adalah kontribusi sangat besar. Karena dalam operasi multinasional 30 persen tentara adalah major troop contributor dan 40 persen tentara artinya mendekati core force,” tulis Connie.

Ia mengingatkan bahwa kontribusi sebesar itu bukan sekadar simbol solidaritas, melainkan mengandung konsekuensi operasional yang tinggi.

Menurutnya, ada sejumlah implikasi yang perlu dihitung secara matang.

“Sudahkah dipikirkan implikasi: 1. Tanggung jawab operasional tinggi, 2. Risiko korban tinggi, 3. Beban logistik besar,” lanjutnya.

Pernyataan Connie muncul di tengah wacana bahwa Indonesia telah menyiapkan pasukan TNI untuk dikirim ke Gaza sebagai bagian dari misi stabilisasi pascakonflik.

Dalam berbagai forum internasional, pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan berkontribusi dalam misi perdamaian dan stabilisasi, termasuk melalui pengiriman personel militer apabila terdapat mandat internasional.

Secara kebijakan, pengiriman pasukan ke wilayah konflik seperti Gaza memiliki dua skema utama. Pertama, berada di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui operasi penjaga perdamaian (peacekeeping operations). 

Skema ini menyiratkan, negara pengirim membiayai di awal, kemudian mendapat penggantian (reimbursement) dari PBB untuk komponen tertentu seperti gaji pasukan, alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan logistik sesuai standar yang ditetapkan.

Baca juga: Soal Rencana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, TNI Akan Kirim Satuan yang Berpengalaman di UNIFIL

Kedua, jika berada di luar kerangka resmi PBB—yang dalam unggahan Connie disebut sebagai BoP atau ISF—maka pembiayaan berpotensi sepenuhnya ditanggung negara pengirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Siapa yang menanggung biaya? Karena jika di bawah PBB skemanya jelas: Negara pengirim bayar di awal dan PBB reimburse untuk gaji pasukan, alat utama serta logistik tertentu. Tapi jika pasukan ini di luar PBB (BoP aka ISF) maka kemungkinan skema ditanggung negara pengirim/APBN Indonesia,” tulis Connie.

Ia juga menyinggung estimasi anggaran yang menurutnya mencapai belasan triliun rupiah.

“Sudah bereskah urusan domestik kita dengan begitu besar diberikan untuk BoP (Rp17-an trilyun) plus anggaran 8000 pasukan untuk ISF?” ujarnya.