Panas! Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Tantang Anggota DPR Urus Data PBI: Kalau Bisa, Saya Gaji Pak

Ia memastikan, pihaknya langsung bekerja setelah menerima surat dari Kemensos soal penonaktifan data pasien.

"BPJS Bukan diam Pak Zainul, kerja Pak. Jadi kita melarikan tanggung jawab? Tidak," tegas Ghufron

Ghufron membeberkan, proses penonaktifan 11 juta peserta BPJS PBI berawal dari Kemensos mengirim surat ke Kemenkes pada 22 Januari 2026.

Kemudian, sekitar 27 Januari 2026, surat itu baru diterima oleh BPJS Kesehatan.

Ghufron menyebut, pihaknya hanya diberi waktu beberapa hari untuk menganalisis data sebelum penonaktifan dilakukan pada 1 Februari 2026.

"Seminggu enggak nyampai. Memang seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu? Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol," katanya.

Baca juga: Keluh Wali Kota Ambon usai Ribuan Warganya Terimbas BPJS PBI yang Dinonaktifkan

Ghufron kemudian secara terang-terangan menantang Zainul untuk mengurus data BPJS PBI.

Bahkan, ia tidak ragu memberikan gaji.

"Kapan mau kerjanya? Seluruh Indonesia loh ini ya 1 Februari harus berlangsung gitu. Jadi berapa hari kalau Bapak bisa kerja seperti itu? Saya gaji," tantangnya.

Menanggapi itu, Zainul mempertanyakan digitalisasi di tubuh BPJS Kesehatan.

Menurutnya data bisa divalidasi dengan cepat menggunakan teknologi.

"Kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak. Punya teknologi, punya database. Kan tinggal data yang terima dari Kemenkes dibandingkan dengan data existing sebelumnya. Kelihatan mana yang keangkut mana yang enggak keangkut dalam PBI-nya biasanya seperti itu."

"Saya justru mempertanyakan tim IT Bapak, gimana database Bapak itu loh? Masa harus ngerekap manual kan? Enggak," kata Zainul. 

Sebelum semakin memanas, Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene menengangi Ghufron dengan Zainul.

Pastikan Sudah Selesai

Ghufron Mukti dalam kesempatannya memastikan polemik ini sudah selesai.