Sarmuji Klaim Kontrol Golkar ke Pemerintah Melebihi Oposisi

Ringkasan Berita:

• Sarmuji klaim Golkar lebih kuat awasi kebijakan pemerintah.
• Koalisi beri akses sejak awal perencanaan kebijakan negara.
• Empat prinsip fatsun politik jadi pegangan anggota fraksi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji mengklaim posisi partainya sebagai mitra koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka justru memiliki peran pengawasan yang lebih efektif dibandingkan pihak oposisi.

“Kontrol kita sebenarnya melebihi oposisi. Kontrol yang kita miliki sebagai mitra koalisi sesungguhnya lebih awal dan lebih substantif,” kata Sarmuji dalam acara tasyakuran HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
 
Menurut Sarmuji, sebagai bagian dari koalisi, Fraksi Partai Golkar memiliki keistimewaan untuk terlibat langsung sejak tahap perencanaan kebijakan, sebuah akses yang tidak dimiliki pihak di luar pemerintahan.

“Karena kita terlibat sejak tahap perencanaan dan pembahasan. Kita dapat mengingatkan sejak awal mana program yang bermanfaat bagi rakyat, dan mana yang perlu disempurnakan atau dihindari,” ujarnya.

Empat Prinsip Fatsun Politik Golkar

Dalam kesempatan itu, Sarmuji mengingatkan seluruh anggota fraksi untuk memegang teguh empat prinsip atau fatsun politik Fraksi Golkar:

1, Tidak menyerang Presiden dan Wakil Presiden. Menjaga kewibawaan kepala negara dinilai sebagai tanggung jawab bersama mitra koalisi.

“Fraksi Partai Golkar mendorong posisi yang sehat dan konstruktif, yaitu mengapresiasi dengan kritis dan mengkritisi secara objektif, bukan dengan serangan atau hujatan yang merusak kehormatan institusi dan kualitas demokrasi,” ungkapnya.

2. Tidak menyerang sesama kawan koalisi. Kritik diperbolehkan selama berbasis data dan argumentasi.

3. Tidak menyoal keputusan negara yang sudah final. Energi politik sebaiknya difokuskan pada pengawasan implementasi agar memberi manfaat nyata bagi rakyat.

“Bukan untuk mempertanyakan kembali legitimasi keputusan yang sudah final,” tuturnya.

4.  Tidak mengubah kesepakatan koalisi. Setiap keputusan merupakan hasil pembahasan bersama dengan pertimbangan matang.
 
Sarmuji menegaskan, sikap Golkar sebagai mitra koalisi bukan sekadar mendukung, tetapi juga mengawasi secara substantif sejak awal agar kebijakan pemerintah memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Baca juga: Ray Rangkuti Nilai Peran Oposisi di Rezim Prabowo Kian Meredup