Dihadiri 8 Menteri, DPR Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Pascabencana Sumatera

Ringkasan Berita:

• DPR mengundang 8 menteri untuk mengikuti rapat evaluasi penanganan pascabencana alam Sumatera.
• Rapat pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi terakhir yang digelar di Banda Aceh pada 10 Januari 2026.
• Selain memastikan aktivitas pemerintahan kembali pulih, DPR juga menyoroti percepatan normalisasi sungai serta penanganan infrastruktur di wilayah yang sempat terisolir akibat bencana. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat evaluasi penanganan pascabencana alam Sumatera.

Rapat digelar di Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Di meja pimpinan rapat, Dasco didampingi Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Sari Yuliati, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Rapat tersebut dihadiri delapan menteri, yakni:

• Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
•  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
• Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo
• Menteri Sosial Saifullah Yusuf
• Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti
• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Rapat pada hari ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi terakhir yang digelar di Banda Aceh pada 10 Januari 2026.

Membuka rapat, Dasco menyampaikan bahwa salah satu target utama yang disepakati sebelumnya adalah memastikan roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh kembali berjalan normal sebelum bulan puasa.

“Alhamdulillah, dari hasil monitoring yang kami lakukan, hanya tinggal sedikit daerah yang masih tersendat-sendat jalannya,” kata Dasco saat membuka rapat.

Percepatan infrastruktur

Selain memastikan aktivitas pemerintahan kembali pulih, DPR juga menyoroti percepatan normalisasi sungai serta penanganan infrastruktur di wilayah yang sempat terisolir akibat bencana. 

Berdasarkan laporan pemantauan terbaru, daerah terisolir di Aceh kini telah terbuka aksesnya, meskipun sejumlah wilayah memiliki medan yang cukup berat.

“Daerah terisolir terutama di Aceh sudah tidak ada, walaupun medannya berat. Normalisasi sungai juga terus berjalan sampai saat ini,” ungkapnya.

Rapat evaluasi tersebut juga membahas progres penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak, serta upaya pembersihan lingkungan pascabencana. 

Hingga kini, rapat evaluasi penanganan pascabencana Sumatera masih berlangsung.

Mengenai bencana di Sumatera

Tiga provinsi di  Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) dilanda bencana hidrometeorologi besar berupa banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025.

Wilayah terdampak: 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Korban: ratusan orang meninggal dunia, puluhan ribu mengungsi, serta banyak infrastruktur rusak.

Hunian sementara & tetap: sedang dipercepat agar warga bisa menempati rumah layak sebelum Ramadan 2026.

Pemindahan pengungsi: lebih dari 74 ribu orang diprioritaskan pindah dari tenda darurat ke hunian permanen.

Rekonstruksi infrastruktur: progres rehabilitasi mencapai rata-rata 72,7 persen di sektor air bersih, irigasi, dan jembatan.