Mendagri Sebut Huntara dan Huntap bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra Dipercepat

Ringkasan Berita:

• Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana tidak hanya fokus pada normalisasi wilayah terdampak.
• Tetapi juga, kata Tito, memastikan kepastian hunian bagi masyarakat. 
• Dalam rapat bersama pimpinan DPR, Tito memaparkan progres pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai sekitar 50 persen dari total 16.688 usulan, dengan 8.290 unit selesai dibangun.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana tidak hanya menyasar normalisasi wilayah terdampak, tetapi memastikan kepastian hunian bagi masyarakat.

Dalam rapat bersama Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026), Tito memaparkan progres pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai sekitar 50 persen dari total usulan.

"Ini totalnya usulan huntara itu 16.688, yang sudah selesai dibangun 8.290 atau 50 persen. Huntap usulan dari semua Pemda 16.329, yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu percepatan untuk huntap," terang Tito.

Secara rinci, di Aceh diusulkan 14.697 unit huntara. Sementara usulan hunian tetap (huntap) sebanyak 9.246 unit, dengan 302 unit di antaranya sedang dibangun.

Di Sumatera Utara, terdapat 993 usulan huntara dan 893 unit telah selesai dibangun. Untuk huntap, terdapat 3.462 usulan dan 297 unit dalam tahap pembangunan.

Adapun di Sumatera Barat, usulan huntara mencapai 728 unit dan 721 unit telah rampung. Untuk huntap, dari 3.611 usulan, sebanyak 655 unit sedang dibangun.

Pemerintah juga tetap menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tidak tinggal di huntara, sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan.

Tito pun menjelaskan, penyaluran bantuan telah mencapai 93,87 persen di Aceh, 99,47 persen di Sumatera Utara, dan 97,17 persen atau lebih kurang 96,48 persen di Sumatera Barat. 

Selain progres hunian, Tito mengungkapkan jumlah pengungsi mengalami penurunan sangat signifikan. 

Pada Desember 2025, jumlah pengungsi sempat menembus lebih dari satu juta orang. Kini, tersisa 12.994 orang yang masih berada di tenda pengungsian. 

"Pengungsi tadinya dua juta lebih sekarang menjadi lebih kurang 12.994 yang ada di tenda," kata Tito.

Dia pun menjelaskan, bahwa di Sumatera Barat, tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Warga telah kembali ke rumah masing-masing, menempati huntara, atau tinggal sementara bersama keluarga sambil menunggu pembangunan huntap. 

"Jadi Alhamdulillah untuk Sumatra Barat kami sudah melakukan pengecekan di 16 kabupaten kota yang terdampak, tidak terdapat pengungsi di tenda," ujarnya.

Sementara itu, di Sumatera Utara masih terdapat 850 orang di tenda pengungsian di Tapanuli Tengah. Di Aceh, terdapat 12.144 warga yang masih berada di tenda, dengan jumlah terbanyak di Aceh Utara.

Meski tren pengungsi menurun, upaya pemulihan infrastruktur masih terus dikebut. Beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus.

Di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, tumpukan kayu pascabanjir masih mengganggu akses jalan. Sedimentasi sungai juga menghambat fungsi normal aliran air.

Di Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Tengah, perbaikan sarana pendidikan menjadi prioritas. Sementara di Nagan Raya, normalisasi sungai terus dilakukan agar kembali berfungsi optimal. Pemerintah juga menangani fenomena tanah amblas yang memutus jalan kabupaten di Aceh Tengah.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan menyeluruh di wilayah Sumatra terdampak bencana.

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam pemulihan bencana yang dinilainya menunjukkan progres positif.

Menurut Trubus, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan koordinasi dan orkestrasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Pak Tito mampu mengorkestrasi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pelayanan bencana ini,” ujar Trubus.

Dia menilai peran Tito sebagai Kasatgas sekaligus Mendagri memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. 

“Saya lihat peran pemerintah pusat yang justru Kasatgas sekaligus Mendagri ini mampu mengkomunikasi, mengkoordinasi, maupun mengkolaborasi berbagai persoalan pasca bencana itu,” kata dia.

Di sisi lain, Trubus menekankan pentingnya optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan kebencanaan. 

“Kalau yang paling mendasar adalah perlunya teknologi, pemanfaatan teknologi IT. Jadi misalnya untuk pelayanan bencana buat aplikasi. Nah, maksudnya bikin aplikasi-aplikasi yang mempercepat pelayanan,” ungkapnya.

“Jadi perangkat daerah itu dikasih perangkat, kepala desa, camat, lurah itu dikasih alat sendiri. Kayak HP sendiri, tapi itu sifatnya isinya hanya ini, hanya aplikasi itu, khusus proses laporan penanganan pasca bencana itu,” tandas Trubus.