Respons Kapolri, Menteri PPA, hingga DPR soal Kasus Brimob Aniaya Siswa hingga Tewas

KemenPPPA memastikan penanganan kasus berjalan sesuai prosedur serta pemenuhan hak anak terpenuhi.

Pendampingan dilakukan terhadap keluarga korban. Pemenuhan hak-hak korban juga terus dipastikan.

"Termasuk pendampingan selama proses perawatan medis dan rencana fasilitasi Visum et Repertum bagi korban yang selamat. Kami memastikan korban yang selamat, yaitu kakak korban (NK), mendapatkan pendampingan hukum, medis, dan psikososial secara berkelanjutan," katanya. 

Arifah menegaskan hak anak sebagai saksi harus dilindungi dalam setiap proses hukum. 

"Kakak mengalami patah tulang dan telah dirujuk ke Ambon untuk perawatan lanjutan dengan pendampingan keluarga dan UPTD PPA Provinsi Maluku," ujar Arifah. 

Selain itu, Arifah meminta setiap instansi untuk menegakan kebijakan perlindungan dan keselamatan anak ketika melakukan kegiatan .

"Agar kejadian ini tidak terulang lagi, sangat penting dilakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan di lapangan, agar kejadian serupa tidak terulang, khususnya yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan anak,” kata dia. 

3. DPR

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penganiayaan yang menewaskan korban.

Rano menekankan agar proses hukum terhadap tersangka berjalan transparan tanpa ada upaya menutup-nutupi fakta.

“Kami meminta agar kasus ini diusut tuntas secara transparan dan profesional. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menutup-nutupi fakta atau menghambat proses hukum. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan,” kata Rano dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Legislator PKB itu menilai keterbukaan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. 

Ia meminta penyidik memastikan tidak ada intervensi dalam perkara yang merenggut nyawa anak di bawah umur tersebut. 

“Kami juga meminta jaminan keamanan bagi keluarga korban agar terhindar dari tekanan pihak-pihak tertentu selama proses pencarian keadilan berlangsung,” ucapnya.

Menurutnya, perlindungan terhadap keluarga korban harus menjadi prioritas. Aparat penegak hukum diminta menjamin keamanan dan kenyamanan keluarga selama mengikuti seluruh tahapan proses hukum di Tual.