Ketua Komisi XI DPR Misbakhun Jelaskan Dua Program Prioritas Nasional di Probolinggo

Ringkasan Berita:

• Misbakhun mengajak masyarakat Probolinggo mendukung program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis saat kegiatan reses DPR RI.
• KDMP diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa dengan dukungan jaringan bank Himbara seperti BRI, Mandiri, dan BTN.
• Program MBG dengan anggaran sekitar Rp350 triliun pada 2026 ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi generasi masa depan Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan dua program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat Probolinggo.

Saat kegiatan serap aspirasi dalam masa reses DPR RI di Kabupaten Probolinggo, Sabtu (28/2/2026), ia mengatakan, kedua program tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.

Di hari itu, ia menggelar pertemuan di tiga kecamatan, yakni Pajarakan, Gending, dan Leces, yang dihadiri kepala desa, ulama, tokoh masyarakat, serta anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Melalui koperasi ini, berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat dapat berputar di tingkat desa sehingga mendorong kemandirian ekonomi lokal.

“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” kata Misbakhun.

Ia menilai penguatan ekonomi desa penting dilakukan di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional. Menurutnya, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan memperkuat basis ekonomi masyarakat, salah satunya melalui pengembangan koperasi desa.

Ketua Umum Depinas SOKSI itu menambahkan bahwa program KDMP juga mendapat dukungan dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), seperti BRI, Bank Mandiri, dan BTN, yang memiliki jaringan hingga ke wilayah perdesaan.

“Jadi kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk UMKM bisa berputar di desa sendiri. Kalau ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional ikut terdorong,” ujarnya.

Selain KDMP, Misbakhun juga menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Ia mengungkapkan, pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 triliun untuk pelaksanaan program MBG. Anggaran tersebut, kata dia, merupakan bentuk komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Misbakhun yang meraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Trisakti itu menilai jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, hal tersebut wajar karena program tersebut masih dalam tahap awal implementasi.

“Yang penting tujuan mulianya jangan dirusak. Kritik boleh, tetapi harus konstruktif,” ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa program MBG mengurangi anggaran pendidikan. Menurutnya, negara tetap berkomitmen memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Baik dari keluarga sederhana maupun latar belakang apa pun, semuanya memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan dan mengabdi kepada bangsa,” ucapnya.