Hakim Ultimatum Para Pihak di Sidang Praperadilan Gus Yaqut: Persidangan Ini Tak Ada Transaksional

Ringkasan Berita:

• Hakim ingatkan kubu Yaqut selaku pemohon maupun KPK selaku termohon tidak memberikan imbalan atau suap kepada perangkat peradilan demi memuluskan proses hukum yang berjalan
• Hakim menegaskan bahwa penyelesaian perkara sedang diuji murni berdasarkan bukti yang dihadirkan kedua belah pihak
• Hakim Sulistyo memastikan apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan pengadilan bertujuan memuluskan proses hukum adalah pihak tidak bertanggung jawab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi memberi ultimatum kepada para pihak di sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Selasa (3/3/2026).

Adapun ultimatum yang disampaikan hakim yakni agar baik kubu Yaqut selaku pemohon maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku termohon tidak memberikan imbalan atau suap kepada perangkat peradilan demi memuluskan proses hukum yang berjalan.

Hal itu Hakim Sulistyo ungkapkan setelah tim kuasa hukum Yaqut rampung membacakan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

"Terakhir saya sampaikan kepada para pihak. Persidangan ini tidak ada transaksional, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada pemberian janji uang atau barang," ucap hakim di ruang sidang.

Dalam kesempatan itu, hakim menegaskan bahwa penyelesaian perkara yang kini sedang diuji murni berdasarkan bukti yang dihadirkan kedua belah pihak.

Baca juga: Petinggi PBNU Hingga Ansor Hadiri Praperadilan Eks Menang Yaqut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Selain itu, hakim juga mengingatkan para pihak agar tidak menghubungi pejabat pengadilan hanya untuk memenangkan perkara yang kini sedang diuji.

Tak hanya itu Hakim Sulistyo juga memastikan apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan pengadilan bertujuan memuluskan proses hukum adalah pihak tidak bertanggung jawab.

"Saya pastikan itu penipuan, silakan langsung dilaporkan ke Mahkamah Agung," jelasnya.

Yaqut Minta Status Tersangka Tidak Sah

Dalam permohonannya, Gus Yaqut meminta agar hakim menyatakan penetapan dirinya di kasus korupsi kuota haji oleh KPK tidak sah.

Adapun hal itu diungkapkan Yaqut melalui tim kuasa hukumnya dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Baca juga: Audit BPK Rampung, Penahanan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tunggu Putusan Praperadilan

"Menyatakan surat keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 88 tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yaqut Cholil Qoumas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Kuasa Hukum Yaqut, Mellisa Anggraeni saat bacakan permohonan praperadilan kliennya.

Selain itu, menurut Mellisa, setidaknya terdapat tiga poin utama kliennya menggugat KPK atas penetapan tersangka tersebut.

Pertama, tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan tersangka. Kedua tidak dipenuhinya prosedur penegakan tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP baru.

Sementara di poin ketiga, menurut Mellisa, KPK dinilai tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan menetapkan Yaqut sebagai tersangka.

Selain itu dalam permohonan kliennya, Mellisa menjelaskan bahwa Yaqut baru menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tertanggal 9 Januari 2026.

Padahal menurut Mellisa, berdasarkan Pasal 90 ayat 2 dan 3 dalam KUHAP baru, KPK semestinya juga menyerahkan surat penetapan tersangka kasus korupsi kuota haji itu kepada Yaqut.

Tak hanya itu, Mellisa juga mempersoalkan adanya tiga surat perintah penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan KPK masing-masing tertanggal 8 Agustus 2025, 21 November 2025 dan 8 Januari 2026.

Menurut Mellisa, Yaqut hanya diperiksa sekali oleh KPK yakni dalam proses penyidikan di tanggal 8 Agustus 2025.

"Untuk Sprindik kedua dan ketiga tidak pernah ada pemanggilan terhadap pemohon," ucap Mellisa.

Atas hal tersebut dalam petitumnya, Mellisa memohon kepada hakim tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro mengabulkan permohonan kliennya untuk seluruhnya.

"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan terhadap diri pemohon," pungkasnya.

Duduk Perkara Kasus Korupsi Kuota Haji

Penetapan tersangka terhadap Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex), telah dilakukan KPK sejak 8 Januari 2026. 

Keduanya terjerat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024.

Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah. 

Yaqut diduga mengeluarkan diskresi sepihak yang membagi porsi tersebut secara merata dengan rasio 50:50, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. 

Kebijakan ini dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang secara tegas mengamanatkan 92 persen kuota tambahan diprioritaskan untuk memangkas antrean jemaah haji reguler.

Akibat kebijakan yang menyimpang tersebut, hak sekitar 8.400 jemaah haji reguler diduga tersingkir. 

Di balik keputusan ini, KPK mengendus adanya praktik rasuah berupa setoran uang pelicin (kickback) dari sekitar 100 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel. 

Nilai setoran tersebut ditaksir mencapai 2.700 hingga 7.000 dolar AS per kursi, yang pada akhirnya disinyalir mengakibatkan kerugian negara hingga lebih dari Rp1 triliun.

Untuk memperkuat konstruksi perkara, saat ini KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah merampungkan proses finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara (actual loss). 

Sebagai bagian dari proses audit tersebut, Yaqut sendiri telah menjalani pemeriksaan oleh pihak BPK pada pertengahan Februari 2026.

Di sisi lain, guna menjamin kelancaran proses penyidikan, KPK juga telah resmi memperpanjang masa pelarangan bepergian ke luar negeri (cegah) bagi Yaqut dan Gus Alex hingga 12 Agustus 2026. 

KPK menegaskan bahwa seluruh tahapan hukum telah sesuai prosedur dan siap menghadapi proses praperadilan begitu jadwal sidang pengganti ditetapkan oleh pengadilan.