Junaedi Saibih Apresiasi Keputusan Majelis Hakim Membebaskannya dari Kasus Suap Ekspor CPO

Ringkasan Berita:

• Junaedi Saibih apresiasi putusan majelis hakim membebaskannya pada perkara tindak pidana suap dan perintangan penyidikan kasus suap ekspor CPO.
• Hal itu kata Junaedi, menunjukkan bahwa Majelis Hakim memperhatikan perkembangan hukum yang baru.
• Junaedi Saibih sebelumnya dituntut JPU dengan pidana 9 tahun penjara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Advokat Junaedi Saibih angkat bicara atas putusan majelis hakim membebaskannya pada perkara tindak pidana suap dan perintangan penyidikan atau OOJ, kasus suap terkait vonis lepas korupsi ekspor minyak sawit mentah korporasi.

Junaedi Saibih mengatakan mengapresiasi putusan majelis hakim tersebut.

Baca juga: Kasus Dugaan Suap Ekspor CPO, Kemenperin Klaim Sudah Nonaktifkan Oknum Terlibat

"Saya sangat apresiasi apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim," ungkap Junaedi Saibih kepada awak media di PN Tipikor Jakpus, Selasa (3/3/2026) malam.

Terutama terkait fakta-fakta persidangan tidak menunjukkan pembuktian.

"Kalau dilihat dari tadi pasal 21 mempertimbangkan tentang apa yang putusan MK itu sudah sangat baik sekali," imbuhnya.

Hal itu kata Junaedi, menunjukkan bahwa Majelis Hakim memperhatikan perkembangan hukum yang baru. 

"Dan itu kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari ini. Saya berterima kasih untuk semuanya," tandasnya.

Diketahui dalam perkara suap tersebut Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut terdakwa advokat Junaedi Saibih dengan pidana 9 tahun penjara.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 600 juta subsider 150 hari kurungan apabila tidak dibayar.

Sementara itu dalam perkara perintangan penyidikan, dituntut 10 tahun penjara, denda sebesar Rp 600 juta.

Tuntutan Jaksa

Diketahui dalam perkara suap tersebut Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut terdakwa advokat Junaedi Saibih dengan pidana 9 tahun penjara.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 600 juta subsider 150 hari kurungan apabila tidak dibayar.

Sementara itu dalam perkara perintangan penyidikan, dituntut 10 tahun penjara, denda sebesar Rp 600 juta.