IPPA Resmi Diluncurkan, Kolaborasi Lintas Instansi Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti

Dukungan ini akan bekerja bersama aparatur sipil negara (ASN) agar proses perumusan hingga implementasi kebijakan tetap berbasis bukti sepanjang siklus kebijakan.

Salah satu tokoh yang terlibat sejak awal pembentukan IPPA, Ferro Ferizka yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menilai inisiatif ini penting untuk mendukung efektivitas program pemerintah.

Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki berbagai program strategis untuk mendorong kemajuan Indonesia. Namun, visi tersebut membutuhkan pola kerja yang efektif dan efisien, yang hanya dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta dataset yang siap pakai dan dapat diandalkan.

Ia menambahkan bahwa gagasan IPPA lahir dari diskusi sejumlah staf khusus dan pemangku kepentingan yang menghadapi tantangan serupa dalam proses perumusan kebijakan. Inisiatif tersebut kemudian mendapatkan dukungan dari Pijar Foundation hingga akhirnya terbentuk IPPA.

IPPA didirikan bersama sejumlah founding member lintas instansi, antara lain Pandu Kartika (Staf Khusus Menteri PAN-RB), Rama Notowidigdo (Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas), Pradana Indraputra (Staf Khusus Menteri ESDM), Rachmat Kaimuddin (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur), Imam Machdi (Sekretaris Kemenko PMK), Alfreno K (Staf Khusus Menteri Komdigi), Tiar Karbala (Staf Khusus Presiden), serta Noor Sona Maesana Mushonnif (Staf Khusus Menteri Investasi).

Dari sisi institusi pemerintah, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq menyambut baik kehadiran IPPA.

Ia menilai pendekatan yang ditawarkan IPPA dapat menjadi solusi terhadap tantangan yang selama ini dihadapi berbagai kementerian dan lembaga.

Menurut Taufiq, LAN selama ini membina puluhan ribu analis kebijakan serta terus mendorong inovasi dalam sektor publik.

Baca juga: Diaspora hingga Middle Power: OXSI–Pijar Foundation Bahas Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Karena itu, kolaborasi seperti IPPA dinilai penting untuk memperkuat kualitas kebijakan serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan.