Prabowo Siap Jadi Mediator AS-Israel vs Iran, Pengamat: Ide Bagus, tapi Timing-nya Jangan Sekarang

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk bertolak ibu kota Iran, Teheran, demi memfasilitasi mediasi antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran.
• Menurut pemerhati politik luar negeri Pitan Daslani, niat Prabowo adalah ide yang bagus.
• Akan tetapi, ide tersebut tidak dilontarkan di saat yang tepat, karena saat ini konflik AS-Israel vs Iran masih terus berlangsung.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerhati politik luar negeri Pitan Daslani menilai, kesediaan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi penengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs Iran adalah ide yang bagus.

Akan tetapi, saat ini bukan waktu yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Pitan yang juga dikenal sebagai jurnalis senior itu dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (7/3/2026).

Menurut dia, waktu yang tepat bagi Indonesia untuk menjadi mediator adalah ketika konflik AS-Israel vs Iran nanti mereda.

Sebab, jika konflik atau perang masih berlangsung, tidak akan ada yang mau mendengarkan pihak penengah.

"Begini itu ide yang bagus, tapi timing-nya bukan sekarang," jelas Pitan.

"Ketika orang lagi perang, kita bilang mediator, siapa yang mau dengar gitu? Kalau perangnya mereda gitu, baru kita bisa mempertemukan kedua belah pihak ini untuk perundingan."

"Ini peluru kendali lagi berdesing saling balas-balasan, mana bisa kita pergi ke situ?"

Eskalasi konflik di kawasan Asia Barat (Timur Tengah) ini dimulai dengan serangan yang diluncurkan oleh Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran mulai Sabtu (28/2/2026) lalu.

Serangan ini diberi nama Operation Epic Fury oleh AS dan Roaring Lion Operation oleh Israel, serta menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran (Supreme Leader) Ayatollah Ali Khamenei.

Lalu, Iran pun tak tinggal diam; melancarkan serangan balasan berupa gelombang rudal balistik dan drone ke Israel (termasuk Tel Aviv, Haifa, Holon), serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk (Qatar-Al Udeid, Bahrain-5th Fleet, Kuwait, UAE, Irak, Arab Saudi, Yordania).

Baca juga: Kemlu RI Ungkap 3 Poin Surat Prabowo Untuk Presiden Iran, Utarakan Solidaritas Hingga Tawaran Dialog

Di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Prabowo telah menyatakan kesiapannya memfasilitasi kedua belah pihak agar melakukan deeskalasi konflik.

Hal ini diketahui dari pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Sabtu (28/2/2026).

Dalam pernyataan tersebut, Prabowo bersedia untuk bertolak ke ibu kota Iran, Teheran, demi memfasilitasi mediasi.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," tulis pernyataan resmi Kemlu.

Update terkini, per Sabtu (7/3/2026) konflik masih berlangsung tanpa tanda gencatan senjata dekat.

Presiden AS Donald Trump menuntut "unconditional surrender" atau menyerah tanpa syarat dari Iran dan memperkirakan operasi militernya akan berlangsung 4–6 minggu.

Sementara, meski kehilangan pemimpin tertinggi dan sebagian besar komando militer senior, Iran masih mampu membalas serangan meski dengan kapasitas menurun.

Jangan Cuma Menlu Iran yang Diajak ke Meja Perundingan

Selanjutnya, Pitan yang juga penulis buku biografi dokter Eka Julianta Wahjoepramono berjudul "Tinta Emas di Kanvas Dunia" ini mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendorong Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk kembali ke meja perundingan demi menghentikan perang di Timur Tengah.

Menurutnya, seharusnya tidak hanya Menteri Luar Negeri Iran saja yang didesak untuk kembali ke meja perundingan, tetapi juga lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mencakup Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Britania Raya (Inggris), ditambah Jerman dan Uni Eropa.

Sebab, kesemua negara itu terlibat dalam pembentukan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran, sebuah perjanjian mengenai program nuklir Iran yang disepakati di Wina, Austria pada 14 Juli 2015.

Pitan menilai, JCPOA sudah tak lagi berlaku, sehingga kini harus dibuatkan perjanjian atau kesepakatan baru.

"Kemarin saya baca, katanya Menteri Luar Negeri mengimbau Menlu Iran untuk kembali ke meja perundingan," kata Pitan.

"Bukan cuma Menlu Iran yang harus ke meja perundingan, yang namanya membahas nuklir itu kan harus mencakup lima negara anggota tetap DK PBB, ditambah Jerman dan Uni Eropa."

"Jadi, kalau mau kembali ke meja perundingan semuanya harus diajak bukan hanya Menlu Iran gitu, semua lima negara anggota tetap PBB plus Jerman dan Eropa kembali berkumpul lagi."

"Nah, ini kan tidak. Karena perjanjian 14 Juli 2015 JCPOA itu kan sudah efektif tidak berlaku. Jadi harus membikin perjanjian yang baru artinya melibatkan semua stakeholder itu, bukan hanya Menlu Iran [yang harus kembali ke perundingan, red]."

Sebelumnya, Menlu RI Sugiono mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi dan mengimbaunya selaku pihak yang terlibat konflik untuk kembali ke meja perundingan.

"Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

Sugiono juga menekankan prinsip penghromatan terhadap kedaulatan wilayah suatu negara dan niat Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menjadi mediator AS-Israel vs Iran.

Kata Sugiono, Abbas Araghchi menerima masukan-masukan dari dirinya.

"Kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara," jelasnya.

"Yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima."

(Tribunnews.com/Rizki A.)