Pemerintah Resmikan Program Bedah 15.000 Rumah di 40 Kabupaten Kawasan Perbatasan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah melalui BNPP, Kementerian PKP, dan BPS meresmikan program bedah 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan 3T.
• Program BSPS meningkat dari alokasi awal 10.000 menjadi 15.000 unit, bagian dari target nasional 400.000 rumah tahun 2026.
• Kolaborasi lintas kementerian dan dukungan data dinilai krusial untuk mendorong pembangunan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diresmikan, Kamis (23/4/2026).

Hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Tito menegaskan bahwa program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito ditulis Jumat (24/4/2026).

Ia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026.

Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” katanya.

Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial memastikan bantuan tepat sasaran.

Baca juga: Mendagri Soroti Permasalahan Perumahan di Papua, Apresiasi Program Bedah Rumah Kementerian PKP

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara _by name by address_.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden.

Ia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Ia menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI.