Asal Partai 10 Kepala Daerah Era Prabowo yang Terkena OTT KPK, Gerindra hingga PDIP

Ringkasan Berita:

• Sepuluh kepala daerah era Prabowo Subianto terjerat OTT Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Agustus 2025 hingga Maret 2026.
• Kasus terbaru menjerat Bupati Kabupaten Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan pengumpulan dana dari SKPD.
• Para kepala daerah berasal dari berbagai partai, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 10 kepala daerah di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Agustus 2025 hingga Maret 2026.

Para kepala daerah ini diketahui dilantik secara serentak pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030.

Kepala daerah pertama di era Prabowo yang terkena OTT KPK adalah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis pada 7-8 Agustus 2025.

KPK membeberkan dugaan aliran dana yang diterima Abdul Azis terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.

Commitmen fee yang diduga diterima mencapai 8 persen dari total nilai proyek, atau sekitar Rp9 miliar.

Sementara terbaru, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkena OTT KPK pada 13 Maret 2026.

KPK menduga Syamsul memerintahkan pengumpulan uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Cilacap untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepentingan pribadi.

Berikut daftar kepala daerah era Presiden Prabowo yang terkena OTT KPK:

1. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (7-8 Agustus 2025)
2. Gubernur Riau, Abdul Wahid (3 November 2025)
3. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (7 November 2025)
4. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (9-10 Desember 2025)
5. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (18 Desember 2025)
6. Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)
7. Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)
8. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026) 
9. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026)
10. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026)

Baca juga: Ambyar Harapan Ahmad Luthfi Tak Ada Lagi OTT KPK di Jateng, Giliran Bupati Cilacap yang Terciduk

Asal Partai

Sebanyak 10 kepala daerah yang terkena OTT KPK berasal dari latar belakang partai politik yang beragam.

PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing menyumbang dua orang.

Sementara Gerindra, NasDem, dan PAN, masing-masing satu orang. Sedangkan satu orang lainnya tidak terdaftar sebagai kader partai.

Berikut asal partai kepala daerah periode 2025-2030 yang terkena OTT KPK:

PDI Perjuangan/PDIP:

1. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko
2. Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang

Partai Kebangkitan Bangsa/PKB:

1. Gubernur Riau, Abdul Wahid
2. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman