Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Anggota DPR Singgung Tekanan Balas Budi Pemodal 

Ringkasan Berita:

• Rentetan OTT KPK yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini berakar dari besarnya tekanan politik dan finansial pasca-pemilu.
• Tekanan untuk membalas budi kepada tim sukses dan para pemodal politik sering kali membuat para kepala daerah akhirnya nekat melakukan tindak pidana korupsi. 
• Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menilai rentetan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat sejumlah kepala daerah belakangan ini berakar dari besarnya tekanan politik dan finansial pasca-pemilu.

Giri menyebut, tekanan untuk membalas budi kepada tim sukses dan para pemodal politik sering kali membuat para kepala daerah akhirnya nekat melakukan tindak pidana korupsi. 

"Tekanan balas budi kepada tim sukses, balas budi kepada para pemodal, keinginan untuk meningkatkan taraf hidup dan tekanan mengembalikan dana kampanye serta menyiapkan dana kampanye periode berikut menyebabkan para kepala daerah menjadi gelap mata," kata Giri kepada Tribunnews.com, Senin (16/3/2026).

Perbaiki Mental Kepala Daerah

Untuk memutus mata rantai korupsi tersebut, Giri menekankan perlunya perbaikan dari berbagai sisi. 

Hal pertama yang menjadi sorotan adalah perbaikan mental para kepala daerah itu sendiri agar memiliki integritas yang kuat saat menjabat.

Selain itu, Giri juga menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. 

Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi menjadikan momen pemilu sebagai ajang mencari keuntungan finansial sesaat, yang pada akhirnya membebani calon kepala daerah.

Baca juga: Intip Penampakan Goodie Bag Berkode: Isi Uang Pajak THR Hasil OTT Bupati Cilacap

Dalam hal pencegahan, Giri meminta lembaga terkait, khususnya KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mengambil peran lebih aktif. 

"KPK harus berperan untuk memberikan pencerahan kepada kepala daerah dan memberikan pengawasan ketat," ujarnya.

Sementara itu, Kemendagri diminta harus memberikan pembinaan yang kontinyu baik secara peraturan dan pendekatan pribadi.

"Kalau pendekatan penyadaran masyarakat, pengawasan ketat dan aturan pemilu yang bisa menurunkan biaya pemilu mudah mudahan intensitas kasus OTT akan berkurang," imbuh Giri.

Rentetan Kepala Daerah Terjaring OTT KPK 

Diketahui, belakangan ini sejumlah kepala daerah yang dilantik sejak 2025 satu per satu terjaring OTT KPK.