Hindari Long Weekend, Anggota DPR: WFH Dekat Akhir Pekan Bisa Picu Lonjakan Liburan

Ringkasan Berita:

• Romy Soekarno mengusulkan agar penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dilakukan pada pertengahan minggu
• Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, seperti hari Jumat, hal itu justru berpotensi memicu mobilitas masyarakat yang lebih tinggi untuk bepergian
• Romy memandang rencana pemerintah menerapkan WFH demi penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah yang rasional dalam konteks efisiensi energi nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengusulkan agar penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dilakukan pada pertengahan minggu guna menghindari risiko penyalahgunaan waktu kerja untuk berlibur atau long weekend.

Romy menilai, jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, seperti hari Jumat, hal itu justru berpotensi memicu mobilitas masyarakat yang lebih tinggi untuk bepergian.

Baca juga: Atasi Krisis BBM, Malaysia Pangkas Kuota Subsidi dan Terapkan WFH bagi ASN

"Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend. Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset," kata Romy kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Romy memandang rencana pemerintah menerapkan WFH demi penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah yang rasional dalam konteks efisiensi energi nasional. 

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Tinggal Tunggu Arahan Prabowo soal WFH: Kami Siap

Namun, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mewanti-wanti agar kebijakan ini dirancang dengan presisi agar tidak kontraproduktif.

Oleh karena itu, Romy menyarankan pemerintah untuk memilih hari netral di pertengahan minggu sebagai waktu pelaksanaan WFH bagi ASN maupun pekerja swasta.

"Saya berpandangan bahwa jika kebijakan WFH ini tetap akan dijalankan, maka beberapa prinsip harus dijaga yaitu penentuan hari yang netral, seperti pertengahan minggu, untuk menghindari distorsi menjadi long weekend," ujarnya.

Selain soal efisiensi BBM, Romy juga menyoroti aspek kinerja birokrasi. Menurutnya, praktik WFH sering kali membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan koordinasi tidak seefektif saat tatap muka.

Ia juga menekankan pentingnya interaksi langsung sebagai fondasi kepercayaan (trust) dan soliditas tim yang sulit didapatkan dalam pola kerja jarak jauh.

"Interaksi langsung bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi dari trust, leadership presence, dan soliditas tim. Ketika interaksi ini berkurang, maka yang muncul adalah pola kerja yang cenderung mekanistis dan kurang memiliki kedalaman kolaborasi," tutur Romy. 

Khusus di sektor pelayanan publik, Romy mengingatkan agar kualitas layanan kepada masyarakat tidak menurun. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan pelayanan yang setengah hadir hanya karena perubahan pola kerja.

Ia pun meminta adanya penguatan sistem kontrol kinerja berbasis output serta pengecualian bagi sektor pelayanan publik yang bersifat strategis.

"Kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas. Jangan sampai upaya menghemat BBM justru dibayar dengan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ungkap Romy.

Baca juga: Direktur Eksekutif CORE Indonesia: WFH Cuma Efektif di Kota Besar Seperti Jakarta karena Boros BBM

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan sedang dirumuskan. 

Prasetyo mengatakan, kebijakan tersebut nantinya tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.

"Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/6/2026). (*)