Pakar UB: Model Kolaborasi Multi Helix Terbukti Aplikatif dalam Operasi Ketupat 2026

Kolaborasi Governance Multi Helix Dinilai Efektif dalam Pengelolaan Mudik Lebaran pada Operasi Ketupat 2026

Ringkasan Berita:

• Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi lintas sektoral
• Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan mobilitas masyarakat
• Keberhasilan operasi tersebut menunjukkan bahwa ketika seluruh aktor bekerja dalam satu ekosistem kebijakan yang terhubung

Muhammad Zulfikar/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberhasilan Operasi Ketupat 2026 dalam mengamankan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi lintas sektoral yang terbangun secara terintegrasi.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

Baca juga: Arus Mudik 2026 Lancar, Anggota Komisi III DPR RI Respons Positif Kinerja Kapolri hingga Kakorlantas

Pakar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya (UB), Prof Andy Fefta Wijaya, menegaskan bahwa keberhasilan Operasi Ketupat 2026 di tingkat nasional tidak terlepas dari penerapan model tata kelola kolaboratif yang terintegrasi lintas sektor.   

Menurutnya, pendekatan konvensional yang masih berbasis koordinasi administratif dan sektoral sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran.

Oleh karena itu, diperlukan model yang lebih adaptif dan sistemik, yakni Kolaborasi Governance Plus Multi Helix (CGPMH), yang ia kembangkan sebagai pendekatan baru dalam tata kelola kebijakan publik. 

"Kolaborasi Governance Multi Helix merupakan pendekatan tata kelola yang mengintegrasikan aktor negara dan non-negara dalam suatu ekosistem kebijakan berbasis shared decision-making, guna merespons kompleksitas permasalahan publik yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral," tutur Prof Andy kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Kolaborasi Governance Plus Multi Helix (CGPMH) adalah sebuah model tata kelola kolaboratif lintas sektor yang mengintegrasikan peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media untuk menyelesaikan masalah kompleks secara bersama-sama.

Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Operasi Ketupat 2026, konsep ini terefleksikan melalui keterlibatan berbagai aktor secara simultan dan saling terintegrasi, mulai dari pemerintah (Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah), sektor bisnis (operator transportasi, pengelola jalan tol, dan penyedia energi), masyarakat, akademisi, hingga media. 

Menurutnya, keberhasilan operasi tersebut menunjukkan bahwa ketika seluruh aktor bekerja dalam satu ekosistem kebijakan yang terhubung, maka negara mampu mengelola kompleksitas secara lebih efektif, tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga prediktif dan adaptif.   

"Selama ini tantangan utama kita adalah ego sektoral dan fragmentasi data antar lembaga. Namun dalam Operasi Ketupat 2026, mulai terlihat adanya integrasi sistem, kesamaan visi, dan pembagian peran yang lebih jelas. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan Multi Helix bukan hanya konseptual, tetapi aplikatif dan terbukti efektif," jelasnya.   Ia menambahkan, penguatan integrasi data nasional, sistem kendali terpadu, serta pengelolaan berbasis koridor wilayah menjadi faktor penting yang memperkuat implementasi model tersebut di lapangan. 

Ke depan, Prof Andy Fefta Wijaha menilai bahwa Kolaborasi Governance Plus Multi Helix dapat menjadi model tata kelola nasional dalam berbagai sektor strategis lainnya, terutama dalam menghadapi permasalahan publik yang bersifat kompleks dan lintas batas kewenangan.  

"Operasi Ketupat 2026 memberikan pembelajaran penting bahwa keberhasilan kebijakan publik di era modern sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam membangun kolaborasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sinilah Kolaborasi Governance Plus Multi Helix menjadi kunci," pungkasnya. 

Angka Fatalitas di Operasi Ketupat 2026 Turun 30,41 Persen

Polri secara resmi mengakhiri Operasi Ketupat 2026 pada Rabu (25/3/2026), dilanjutkan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) hingga 29 Maret sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Polri mencatatkan keberhasilan dalam menekan angka laka lantas dan fatalitas di jalan raya dalam operasi kemanusiaan tahun ini. 

 Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho sebelumnya menyampaikan, berdasarkan data aplikasi IRSMS Korlantas Polri, jumlah korban meninggal dunia (MD) selama periode mudik dan balik tahun ini mengalami penurunan signifikan yakni 104 orang atau sebesar 30,41 persen. 

Total kejadian kecelakaan lalu lintas secara nasional juga menunjukkan penurunan sebesar 5,31 persen atau berkurang 153 kejadian dibandingkan tahun lalu.   Selain itu, dalam Operasi Ketupat tahun ini juga tercatat nihil kecelakaan menonjol. 

Keberhasilan Polri menekan angka fatalitas ini juga merupakan buah dari penerapan rekayasa lalu lintas yang terukur, seperti One Way Nasional hingga One Way Sepenggal Presisi. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti ETLE Patrol Presisi, Command Center Mobile, hingga Body Cam turut mendukung pengambilan keputusan cepat di lapangan. 

Sinergitas antar-stakeholder dan pelayanan humanis menjadi kunci utama keberhasilan Operasi Ketupat 2026 sesuai semangat 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas di lapangan yang bekerja keras mengamankan arus mudik dan balik 2026. Dia juga mengapresiasi sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder dalam mewujudkan mudik aman, nyaman sesuai tagline mudik 2026 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'.

Fakta Utama Operasi Ketupat 2026

• Waktu pelaksanaan: 24 Maret – awal April 2026, bertepatan dengan arus mudik dan balik Lebaran.
• Rekayasa lalu lintas: Sistem one way dan contraflow di ruas tol utama, terutama di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang.
• Penurunan kecelakaan: Korban meninggal dunia turun 30,41 persen dibanding tahun 2025.
• Arus kendaraan: Tercatat sebagai volume mudik-balik tertinggi sepanjang sejarah, namun tetap terkendali.

Peran Multi Helix dalam Operasi

• Pemerintah/Polri

Rekayasa lalu lintas, pengamanan jalur, koordinasi nasional.

• Akademisi

Analisis kebijakan berbasis data mobilitas.

• Dunia usaha

Dukungan infrastruktur, teknologi transportasi, dan logistik.

• Masyarakat

Disiplin berlalu lintas, partisipasi aktif dalam aturan mudik.

• Media

Informasi real-time arus mudik, edukasi publik.