8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi, Termasuk WFH Sektor Pemerintah & Swasta

Ringkasan Berita:

• Pemerintah mengumumkan 8 Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
• Bagi ASN, ada penerapan kerja dari rumah atau WFH selama satu hari dalam sepekan.
• Kebijakan WFH dimulai 1 April 2026, dan akan dievaluasi setelah dua bulan.

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah gejolak energi global, pemerintah mendorong penerapan Delapan Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi.

Mulai dari penerapan kerja dari rumah atau work from home satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 5 hari. 

Kebijakan tersebut, merupakan bentuk perubahan perilaku secara adaptif dan melakukan transformasi budaya kerja lebih efisien. 

Pengumuman kebijakan terkait budaya kerja dan hemat energi pun telah disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Selasa (31/3/2026). 

"Tindak lanjut arahan dari Bapak Presiden khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan."

"Program kebijakan ini disebut dengan butir transformasi budaya kerja nasional dan nanti ditambah dengan kebijakan energi," ucap Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara hybrid dari Seoul, Korea.

Menko Airlangga menjelaskan, untuk skema penerapan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari, setiap hari Jumat yang berlaku mulai 1 April 2026.

Hal tersebut, telah diatur melalui surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Baca juga: Komisi II DPR Minta Pengawasan Ketat Kebijakan WFH ASN Setiap Jumat

Selengkapnya, 8 transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi:

1. Transformasi Budaya Kerja Sektor Pemerintah

- WFH ASN 1 hari kerja dalam seminggu pada hari Jumat bagi ASN pusat maupun daerah.

- Pembatasan kendaraan dinas maksimal 50 persen. 

ASN didorong menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik.

- Hemat perjalanan dinas dalam negeri 50 persen dan luar negeri 70 persen.

- Penambahan hari, durasi, dan wilayah car-free day sesuai karakter daerah.