DPR Ingatkan Pemerintah Perketat Pengawasan Cegah Praktik Penimbunan BBM

Ringkasan Berita:

• Herman Khaeron mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan BBM di tengah tekanan krisis energi global yang mendorong lonjakan harga minyak dunia.
• Potensi munculnya spekulan yang menimbun BBM perlu diantisipasi sejak dini agar tidak merugikan masyarakat.
• Herman juga menilai pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM), di tengah tekanan krisis energi global yang mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Menurut Herman, situasi global saat ini memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga stabilitas distribusi energi di dalam negeri harus dijaga secara optimal. 

Baca juga: Ancaman Krisis Energi Global, Polri Didorong Maksimal untuk Mencegah Dampak Ekskalasi

Dia menekankan, potensi munculnya spekulan yang menimbun BBM perlu diantisipasi sejak dini agar tidak merugikan masyarakat.

Dalam situasi tersebut, Herman juga menilai pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk memastikan kebijakan energi berjalan efektif di tengah tekanan global.

"Ya memang situasi global ini bukan hanya menjadi persoalan saat ini di Indonesia, namun tentu ini juga terjadi di hampir seluruh negara. Namun bersyukur dan berterima kasih tentu memberikan apresiasi kepada pemerintah, dikala harga BBM naik signifikan karena Indonesia sendiri dalam asumsi APBN menetapkan 70 USD per barrel," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia mengungkapkan, harga minyak dunia saat ini telah melampaui asumsi dasar APBN dan menjadi tekanan serius bagi fiskal negara.

"Jadi kalau kemudian sekarang naik di 110 USD per barrel, mungkin sudah menyentuh ke 115, namun tentu dengan berbagai strategi dan cara untuk tetap bisa mempertahankan, mengamankan fiskal, maka BBM tidak naik dan ini sudah diumumkan oleh pemerintah," ujarnya.

Meski pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM, Herman mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penimbunan.

"Nah oleh karenanya atas ketidaknaikan BBM ini tentu kita semua harap tenang kembali, tidak ada spekulan-spekulan yang menimbun BBM dan kemudian menyusahkan masyarakat. Namun tentu ada cara-cara lain yang pemerintah lakukan," katanya.

Selain pengawasan distribusi BBM, Herman juga menyoroti pentingnya langkah efisiensi energi sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan fiskal. 

Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan work from anywhere (WFA) untuk menekan konsumsi energi.

"Kalau kita melihat bagaimana negara lain yang sudah menetapkan pilihan-pilihan strategi dalam mengantisipasi terhadap kenaikan BBM, tentu Indonesia juga punya cara, salah satunya adalah work from home. Jadi setiap hari Jumat, mulai April tentu akan diperlakukan kerja di rumah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi krisis global seperti saat ini, kekompakan antara DPR dan pemerintah menjadi kunci agar setiap kebijakan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.