Perkuat JKN, Empat Kementerian Dorong Integrasi Data dan Kepesertaan Aktif

TRIBUNNEWS.COM - Penguatan interoperabilitas data serta peningkatan jumlah peserta aktif menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi antara BPJS Kesehatan bersama empat kementerian, yang berfokus pada integrasi data, perluasan cakupan kepesertaan, serta peningkatan kepatuhan secara berkesinambungan.

Adapun kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Badan Gizi Nasional.

"Kolaborasi yang kita lakukan ini mempertemukan BPJS Kesehatan dengan berbagai institusi penting yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional, mulai dari penguatan desa dan daerah tertinggal, penguatan sektor koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, Selasa (7/4/2026).

Pujo menegaskan bahwa sinergi ini dirancang untuk menjawab tantangan utama JKN ke depan yang tidak lagi sebatas perluasan cakupan, tetapi juga menjaga keaktifan dan kualitas perlindungan peserta. Sejalan dengan fokus tersebut, masing-masing kementerian/lembaga menghadirkan peran strategis sesuai dengan mandatnya untuk memperkuat ekosistem JKN secara menyeluruh.

Kolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memperkuat perluasan perlindungan kesehatan hingga ke wilayah desa dan daerah afirmasi, kerja sama dengan Kementerian Koperasi memperluas basis kepesertaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, serta sinergi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat kualitas data serta kepatuhan kepesertaan pekerja.

"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," tegas Pujo.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan berperan bukan hanya sebagai penyelenggara jaminan kesehatan, tetapi juga sebagai strategic orchestrator yang menghubungkan berbagai kebijakan sektoral agar terintegrasi dalam satu sistem perlindungan kesehatan nasional yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.

"Melalui sinergi data, interoperabilitas sistem, penguatan literasi program, serta kolaborasi kebijakan, kita memastikan bahwa setiap agenda pembangunan nasional memiliki fondasi perlindungan kesehatan yang kokoh," ujarnya.

"Melalui kerja sama ini, kami optimistis dapat memperkuat fondasi JKN secara menyeluruh, mulai dari penguatan data, peningkatan kepesertaan aktif, hingga integrasi dengan berbagai program pembangunan nasional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi kunci dalam memastikan JKN tetap adaptif dan berkelanjutan sebagai pilar utama perlindungan sosial di Indonesia," tambah Pujo.

Baca juga: Kemendes PDT dan BPJS Kesehatan Bersinergi Optimalkan Program JKN di Desa dan Daerah Tertinggal

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memperkuat pelaksanaan program di desa. Ia menyebut Indonesia sebagai “super tim” yang harus bergerak bersama, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kolaborasi.

Menurutnya, kerja sama ini memiliki peran penting dalam mengoptimalkan Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR), yang turun hingga ke desa-desa guna mengoptimalkan cakupan kepesertaan hingga meningkatkan literasi masyarakat terhadap JKN.

"Program JKN harus diperkuat hingga ke tingkat desa. Jika seluruh upaya ini dilaksanakan secara konsisten, maka visi Asta Cita 2045 dapat terwujud. Melalui kerja sama ini, kita menyatukan langkah untuk mengawal seluruh program strategis secara bersama, dengan komitmen, ketulusan, dan semangat kolaborasi," jelas Yandri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan mengatakan peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung penguatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin signifikan. Ia menekankan bahwa upaya pemenuhan gizi menjadi bagian penting dalam percepatan penurunan stunting.

"Kerja sama yang dilakukan juga menjadi fondasi penting dalam mendukung program strategis nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan daerah tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang solid, karena upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial," tegasnya.