Banggar DPR Usul Reformasi Subsidi Energi, Larang Mobil Pribadi Pakai BBM Subsidi

"Sistem ini sulit dimanipulasi, sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi LPG yang dilewatkan rekening penerima, tetapi hanya bisa digunakan untuk transaksi membeli LPG melalui biometrik," tuturnya. 

Terkait subsidi BBM, Said meminta Pertamina melakukan validasi ulang data melalui aplikasi MyPertamina dengan mencocokkan data kepemilikan kendaraan (STNK) di kepolisian.

Ia mengusulkan agar kendaraan roda empat pribadi dilarang mengonsumsi solar subsidi dan Pertalite.

Fokus subsidi harus dialihkan sepenuhnya untuk nelayan kecil, petani, UMKM, dan sepeda motor.

"Kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite. Selama ini mereka masuk golongan penikmat yang paling banyak, namun bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga, berpelat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat. Hal ini untuk menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi," tegas Said.

Terakhir, Said meminta PLN melakukan validasi ulang terhadap pelanggan daya 900 VA. 

Ia mencatat masih ada bias sebesar 40 persen di mana rumah tangga mampu masih menikmati subsidi listrik.

"PLN dapat melakukan integrasi data dari survei susenas. Sehingga mereka yang lebih sejahtera, desilnya naik, diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 VA kebawah."

"Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA kebawah. Sejalan dengan langkah ini, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap, sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, menggunakan LPG subsidi atau kompor listrik," imbuhnya.