Polemik Saiful Mujani
Fadli Zon Respons Pernyataan Saiful Mujani Ajak Jatuhkan Prabowo, Singgung Perilaku Pengkhianat
Fadli Zon, mengkritik pernyataan Saiful Mujani, yang dinilai memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ringkasan Berita:
- Fadli Zon menilai ajakan Saiful Mujani untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah merupakan tindakan inkonstitusional
- Fadli Zon menegaskan sebagai orang yang menyandang gelar profesor, Saiful Mujani seharusnya paham tentang demokrasi
- Fadli Zon menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih menggunakan cara-cara tidak etis dalam berpolitik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, yang dinilai memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Fadli Zon menilai ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah merupakan tindakan inkonstitusional.
"Jangan memprovokasi apa namanya secara inkonstitusional untuk mengajak orang menjatuhkan dan lain-lain. Itu menurut saya bukan ciri-ciri intelektual," kata Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Fadli Zon menegaskan sebagai orang yang menyandang gelar profesor, Saiful seharusnya paham tentang demokrasi.
"Kalau kemarin siapa, Pak Saiful Mujani, orang harusnya tahu dong dia, tahu mengerti demokrasi apalagi profesor gitu ya," ujar Menteri Kebudayaan ini.
Baca juga: Mahfud MD Respons Pernyataan Saiful Mujani soal Jatuhkan Prabowo: Tak Ada Unsur Makar Sama Sekali
"Tetapi apakah dia pernah ikut berkontestasi di dalam demokrasi? Pernah nggak? Coba dia jadi anggota legislatif di salah satu partai atau menjadi apa untuk mendapatkan dukungan rakyat? Baru ngerti arti demokrasi," lanjut dia.
Lebih lanjut, Fadli Zon mengibaratkan upaya-upaya menjatuhkan pemimpin di tengah kerja membangun bangsa seperti perilaku pengkhianat di masa perjuangan kemerdekaan.
Ia merujuk pada sejarah Agresi Militer Belanda I dan II, di mana saat para pemimpin sedang fokus berjuang, selalu ada pihak yang melakukan tindakan menikam dari belakang atau stabbing from the back.
Baca juga: Klarifikasi Saiful Mujani soal Pernyataan Jatuhkan Prabowo, Klaim Bukan Makar: Itu Sikap Politik
"Jadi ciri-ciri pengkhianat semacam itu memang selalu ada di setiap zaman. Dan menurut saya itu sesuai dengan kata pepatah pengkhianat itu menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan gitu ya, mengail di air keruh," tegas Fadli Zon.
Fadli Zon menyayangkan adanya pihak-pihak yang masih menggunakan cara-cara tidak etis dalam berpolitik.
Ia menyamakan perilaku tersebut dengan pepatah "menggunting dalam lipatan" dan "mengail di air keruh".
"Nah ini yang menurut saya budaya yang tidak baik. Ada budaya baik yang harus kita kembangkan, ada budaya yang harus kita tinggalkan. Nah budaya menggunting dalam lipatan itu menurut saya adalah yang tidak baik gitu ya. Jadi ciri-ciri pengkhianat itu ya seperti itu," tuturnya.
Respons Istana
Terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tidak ambil pusing dengan pernyataan Saiful Mujani.
Teddy mengaku dirinya banyak pekerjaan sehingga tidak sempat membaca atau mendengar pernyataan pimpinan lembaga konsultan politik SMRC tersebut.
“Wah, saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa. Itu kira-kira,” kata Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (7/4/2026).
Saat ditanya mengenai tudingan Mujani yang menyebut program unggulan Presiden Prabowo adalah politik gentong babi atau pork barrel politics sebagaimana yang dituliskannya di media sosial X, Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sekarang ini banyak mengurusi hal besar dan strategis.
“Apalagi Bapak Presiden, Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” katanya.
Peneliti Saiful Mujani sebelumnya melontarkan kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam video ceramah Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia dan kanal Youtube Sociocorner, Saiful berbicara mengenai cara menjatuhkan Presiden Prabowo.
Ia mengatakan cara prosedur formal pemakzulan tidak akan efektif menghadapi Prabowo.
“Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful.
“Kalau nasihati Prabowo tidak bisa juga. Bisanya hanya bisa dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, tapi bukan menyelamatkan Prabowo, melainkan menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ujarnya.
Dalam akun X, Saiful Mujani juga mengkritik program unggulan Presiden Prabowo.
Ia mengatakan program Presiden sekarang ini merupakan politik gentong babi.
Politik gentong babi adalah politik cara petahana dengan menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana, untuk tujuan tertentu, biasanya untuk Pemilu agar terpilih kembali.
“Bagi saya program unggulan presiden adalah gentong babi semua seperti diungkapkan film dirty vote @BivitriS @zainalamochtar @feriamsari mbg, koperasi desa, sekolah rakyat, danantara, perluasan wilayah teritorial tni, semuanya gentong babi. dibuat untuk mobilisasi pemilih menjelang pemilu 2029. pemilu nanti adalah pemilu otokratik, bukan pemilu demokratik. harus dihentikan politik gentong babi ini,” tulis Saiful Mujani dalam akun X.
Belakangan Saiful Mujani memberikan klarifikasi tentang pernyataannya tersebut.
Saiful Mujani mengatakan pernyataan tersebut dilontarkan saat dirinya menghadiri forum halal bihalal yang mengusung tema “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa, (31/3/2026).
Saiful Mujani menegaskan apa yang ia sampaikan bukan upaya makar, melainkan sebuah sikap politik yang ia nyatakan di hadapan orang banyak.
"Pertanyaannya apakah ucapan saya itu 'bisa disebut makar?' Saya tegaskan itu bukan makar, tapi 'political engagement', yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak. Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto."
"Apakah 'sikap politik' itu 'makar'? Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makar terjamin oleh UUD."
"Pastilah tidak, dan karena itu sikap politik, bukanlah makar yang secara legal dilarang," ungkap Saiful Mujani, dilansir Kompas TV, Rabu (8/4/2026).
Makar adalah niat menggulingkan pemerintah yang sah, memisahkan diri dari negara (separatisme), atau mengancam keamanan kepala negara, yang diwujudkan dengan persiapan tindakan nyata, bukan sekadar niat.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Menteri-Kebudayaan-Fadli-Zon-soal-Hari-Kebudayaan-Nasional.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.