Stabilitas Politik Indonesia Hadapi Narasi Delegitimasi Hasil Pemilu

PROFIL PENULIS

Ayip Tayana

Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN). IDN adalah lembaga riset dan konsultan pendampingan pemenangan politik di Indonesia. Ayip dikenal sebagai pengamat politik dan sering memberikan analisa.

JAGAT media sosial mendadak riuh usai potongan video ceramah akademisi Saiful Mujani yang diunggah akun Instagram @leveenia viral dan memicu polemik panas. 

Video tersebut dituding berisi narasi provokatif yang mengajak publik melengserkan Presiden Prabowo Subianto sebelum masa jabatannya tuntas pada 2029.

Seruan itu disampaikan dalam suatu acara dengan bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" di Utan Kayu, Jakarta Timur, 31 Maret 2026.

Saya menilai ajakan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo yang disampaikan oleh sejumlah pengamat dan intelektual tak memiliki daya dorong signifikan di masyarakat luas. 

Dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang masih tinggi, isu-isu tersebut dinilai hanya berputar di kalangan elite dan media sosial saja. 

Narasi seperti ini cenderung hanya menjadi diskursus di level elite, tidak memiliki resonansi kuat di akar rumput.

Hal ini karena masyarakat menilai penggunaan diksi yang mengarah pada delegitimasi kekuasaan, termasuk dorongan pemakzulan di luar mekanisme konstitusi, merupakan langkah yang problematik, baik secara hukum maupun etika demokrasi.  

Indonesia sudah memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam melakukan koreksi terhadap kekuasaan presiden, melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.

Di luar itu, narasi perubahan kekuasaan berpotensi menciptakan instabilitas politik.

Kritik keras tetap diperbolehkan dalam demokrasi, namun harus tetap berada dalam koridor aturan main yang telah disepakati bersama.

Narasi yang berkembang belakangan ini dinilainya cenderung melampaui batas, karena tidak lagi sekadar kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi sistem yang sah.

Jangan sampai kritik berubah menjadi dorongan instabilitas. Demokrasi yang sehat justru dibangun dari kepatuhan terhadap mekanisme yang ada.

Dari perspektif politik praktis pun, peluang terjadinya pemakzulan terhadap pemerintahan saat ini sangat kecil. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator utama, diantaranya stabilitas politik yang relatif terjaga, soliditas koalisi pemerintahan, serta jalannya program-program nasional.

Tidak ada data yang menunjukkan adanya kondisi yang memungkinkan terjadinya pemakzulan. Stabilitas politik dan ekonomi masih dalam kondisi baik.

Oleh karena itu, saya mengajak para akademisi dan intelektual daripada ribut dengan narasi yang tidak jelas, lebih baik meningkatkan kualitas diskursus politik dengan berbasis data dan argumentasi yang akurat.

Jangan menggunakan istilah yang menyesatkan publik atau merusak kepercayaan terhadap demokrasi. Kritik harus tetap rasional, berbasis data, dan konstitusional.