Polemik Saiful Mujani
Saiful Mujani Minta Prabowo Diturunkan, Bisakah Dimaknai sebagai Dugaan Makar?
Saiful Mujani meminta Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan saja lantaran menurutnya sudah tidak bisa dinasihati.
Ringkasan Berita:
- Saiful Mujani meminta Presiden Prabowo Subianto dijatuhkan.
- Permintaan Saiful Mujani disebut makar oleh sejumlah pihak.
- Pengamat komunikasi politik menilai pernyataan Saiful bisa dipahami baik sebagai sikap politik maupun dugaan makar.
TRIBUNNEWS.COM – Saiful Mujani, pendiri lembaga survei dan riset bernama Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), meminta Presiden Prabowo Subianto agar dijatuhkan lantaran dinilai tidak bisa dinasihati.
“Hanya itu. Kalau menasihati Prabowo, enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itu bukan menyelamatkan Prabowo, Itu menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Terima kasih,” kata Saiful dalam forum halal bihalal yang mengusung tema “Sebelum Pengamat Ditertibkan” dan digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (31/3/2026).
Pernyataan Saiful ini memicu polemik, bahkan oleh beberapa orang dinilai sebagai dugaan makar atau upaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Di sisi lain, dalam keterangan tertulis kepada sejumlah media, Senin, (6/4/2026), Saiful membantah pernyataannya sebagai makar. Dia menyebutnya sebagai sikap politik dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Sementara itu, Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), menilai pernyataan Saiful bisa dipahami baik sebagai sikap politik maupun sebagai dugaan makar.
“Itu bisa sekaligus, bisa kedua-duanya. Bisa sebagai sikap politik dan juga sebagai dugaan yang bisa saja dimaknai sebagai makar atau menurunkan presiden tidak pada waktunya karena bisa dimaknai sebagai menghimpun kekuatan untuk menurunkan seorang presiden,” kata Emrus ketika dihubungi Tribunnews, Selasa, (7/4/2026).
Emrus berkata pihak istana seharusnya mengundang Saiful guna mendiskusikan pernyataan yang memicu polemik itu. Kedua belah pihak nantinya bisa berdialog secara terbuka.
“Di situ terjadi pertukaran pandangan atau saling terbuka tentang mengapa Saiful mengatakan seperti itu. Mungkin ada sesuatu, program, gagasan, atau suatu hal tentang pemerintahan yang belum sejalan dengan apa yang dipikirkan Saiful Mujani, yaitu untuk kesejahteraan rakyat misalnya,” ujar Emrus menjelaskan.
Di sisi lain, menurut Emrus, bisa saja pemerintah sudah berbuat yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, Emrus kembali mengimbau agar kedua belah pihak berdialog.
“Mempertemukan pandangan-pandangan yang semacam ini saya kira sangat perlu sekali. Tidak harus kita serta merta menduga atau menuduh suatu hal sebagai makar,” ucapnya.
Emrus menganggap akan lebih baik jika dialog itu bisa dilakukan secara terbuka dan didengar oleh masyarakat.
Baca juga: Pernyataan Saiful Mujani Diserbu Kritik, Asosiasi Presisi, Elite Parpol hingga Aktivis Bereaksi
Kemudian, akademisi UPH tersebut menilai kritik dari para pengamat, setajam apa pun kritik mereka, seharusnya menjadi masukan untuk pemerintah untuk memperbaiki diri. Menurut dia, menteri-menteri Kabinet Merah Putih kesulitan memberikan masukan kepada Prabowo karena para menteri merupakan bagian dari kekuasaan.
“Bukankah Prabowo mengatakan, ‘Saya tidak suka laporan yang menyenang-nyenangkan atau ABS (asal bapak senang)’. Masukan dari orang-orang, para pengamat, partai politik yang berada di luar kekuasaan justru lebih baik sehingga bisa lebih objektif,” tuturnya.
Emrus merasa ada kecenderungan bahwa jika suatu partai berada di dalam koalisi pemerintah, kadernya yang menteri akan sulit memberikan kritik yang bagus kepada pemerintah.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Foto-Saiful-Mujani-pendiri-pendiri-lembaga-survei.jpg)