Penyaluran BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, Jatah Mobil Pribadi Diusulkan Dihapus

Ringkasan Berita:

• Pemerintah diminta segera mengevaluasi tkebijakan penyaluran subsidi energi ke masyarakat terutama untuk mobil pribadi.
• Penyaluran BBM dan LPG subsidi masih kerap tidak tepat sasaran dalam hal ini justru dinikmati oleh kalangan ekonomi mampu atau orang kaya.
• Pembelian BBM subsidi yang dimanfaatkan oleh pemilik mobil pribadi justru membuat subsidi energi jadi membengkak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah merespon soal gejolak geopolitk di Timur Tengah yang hingga hari ini telah menciptakan pengaruh terhadap harga minyak mentah global termasuk di Indonesia.

Menurut Said, untuk di dalam negeri, pemerintah perlu segera mengevaluasi kebijakan penyaluran energi yang disubsidi.

Penyaluran BBM dan LPG subsidi masih kerap tidak tepat sasaran dalam hal ini justru dinikmati oleh kalangan ekonomi mampu atau orang kaya.

"Data susenas memperlihatkan bahwa subsidi solar dan LPG selama ini tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, di tahun 2022, pelaksanaan subsidi solar dan LPG di niatkan untuk subsidi rumah tangga miskin. Namun, realisasi subsidi dinikmati rumah tangga mampu," kata Said dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2026).

Kata dia, sejatinya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial sudah membagi golongan rumah tangga kedalam 10 golongan, dari desil 1-10. 

Dimana semakin menuju ke angka 10, golongan rumah tangganya dianggap semakin kaya yang didasarkan pada kemampuan ekonomi.

Namun kata Said, dalam penyalurannya di lapangan BBM subsidi jenis Solar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat desil 6-10 yang mencapai 72 persen dan untuk kalangan miskin hanya 28 persen.

Hal serupa juga terjadi untuk penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite yang justru dinikmati oleh masyarakat kalangan mampu atau desil 6-10 yang mencapai 79 persen. Sebaliknya kalangan masyarakat miskin yang menikmati Pertalite hanya 21 persen.

Baca juga: Banggar DPR Usul Reformasi Subsidi Energi, Larang Mobil Pribadi Pakai BBM Subsidi

"Hal ini terjadi karena justru mereka yag berada di desil atas memiliki moda transportasi lebih banyak, dan mengonsumsi solar dan pertalite lebih banyak, sementara mereka yang miskin, umumnya tidak memiliki sarana transportasi. kalaupun memiliki jumlahnya sedikit, dan itupun berupa sepeda motor dengan kapasitas konsumsi rendah dan mobilitas yang juga terbatas," ucap Said.

Kondisi serupa juga kata legislator dari Fraksi PDIP tersebut terjadi pada realisasi subsidi LPG, masyarakat yang masuk desil 6- 10 menikmati 69 persen subsidi LPG.

"Sebaliknya mereka yang miskin dan hampir miskin di desil 1-5 hanya menikmati subsidi LPG 31 persen saja," kata dia. Ketidaktepatan subsidi LPG karena LPG 3 Kg yang menjadi barang subsidi diperdagangkan secara bebas. 

Dengan begitu kata dia, semua orang, termasuk yang berada di desil atas tetap bisa membelinya, padahal menurut Said kebutuhan konsumsi mereka lebih banyak dibandingkan dengan desil terkecil.

Said lantas meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap penyaluran BBM subsidi tersebut.

Baca juga: Purbaya Pastikan BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir Tahun, Anggaran Diklaim Aman

Untuk penyaluran BBM subsidi contohnya, pemerintah bisa secara ketat memberikan batasan untuk masyarakat golongan mampu.