Charles Honoris Kaget Soal Pembelian 21 Ribu Motor Listrik Untuk SPPG, DPR Segera Panggil BGN

Motor itu untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. 

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kendaraan tersebut akan didistribusikan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses geografis yang sulit.

Pengadaan ini menjadi sorotan publik terkait urgensi dan besaran anggaran yang digunakan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ujar Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Terkait peruntukannya, kata Dadan, kendaraan listrik ini akan digunakan oleh seluruh personel operasional di satuan pelayanan bawah, bukan hanya untuk pejabat tertentu. 

Ia menyatakan fokus utama distribusi adalah daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat.

"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit," ucapnya.

Dadan menambahkan bahwa penggunaan sepeda motor merupakan kebutuhan vital untuk memastikan distribusi dan pemantauan program gizi hingga ke tingkat desa. 

Efisiensi waktu dan aksesibilitas menjadi alasan utama di balik kebijakan ini.

"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelasnya.

Dadan membantah kabar yang menyebut harga pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 58 juta per unit. 

Dadan mengklaim bahwa pemerintah mendapatkan harga jauh lebih murah dari harga pasaran, yakni Rp 42 juta per unit.

"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran," jelasnya.

Dadan juga memastikan bahwa tidak akan ada penambahan unit kendaraan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah menilai jumlah yang telah terealisasi saat ini sudah mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir periode anggaran.

"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," ucapnya.