Pimpinan Komisi IX DPR Curigai Distributor Motor Listrik MBG Punya Pejabat BGN

Ringkasan Berita:

• Komisi IX DPR RI mencurigai adanya keterlibatan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) dalam distribusi motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 
• BGN menjadi sorotan setelah membeli 21.800 unit motor listrik tanpa urgensi yang jelas. DPR menilai pengadaan ini tidak dilaporkan kepada lembaga legislatif maupun Menteri Keuangan, bahkan sempat ditolak pemerintah sebelumnya.
• Selain motor listrik, sejumlah belanja BGN lain seperti kaos kaki dan komputer juga dianggap mencurigakan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan pihaknya mencurigai distributor motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagaimana diketahui, BGN menjadi sorotan setelah membeli 21.800 unit motor listrik untuk SPPG. Pasalnya, saat ini tidak ada urgensi di balik pembelian motor listrik tersebut.

"Kami harus menanyakan urgensinya apa dan juga proses pengadaannya seperti apa. Jangan-jangan ini yang punya distributor motor orang BGN sendiri, karena di dalamnya sudah disiapkan ada dapur SPPG," ujar Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, BGN tidak melaporkan pembelian motor listrik untuk SPPG itu kepada lembaga legislatif maupun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bahkan, usulan pembelian itu sempat sudah ditolak oleh pemerintah.

"Pak Menkeu (Menteri Keuangan) saja kaget barangnya sudah ada di Indonesia. Jadi kalau Kementerian Keuangan saja tidak mengetahui pengadaan ini, maka saya juga tidak bisa menjelaskan sebetulnya ini pengadaan pakai anggaranya siapa," jelasnya.

"Kata Pak Dadan kan anggaran 2025, tapi Pak Menkeu sendiri mengatakan bahwa sudah pernah menolak pengadaan ini. Jadi ya kita nggak ngerti juga," lanjutnya.

Tak hanya motor listrik, ada sejumlah belanja BGN yang dinilai mencurigakan oleh lembaga legislatif. Di antaranya, pengadaan kaos kaki hingga komputer yang menjadi sorotan masyarakat.

"Saya rasa harus lebih transparan dan juga tepat sasaran. Transparan dan tepat sasaran. Sehingga kita sudah menghadapi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Kita lihat hari ini pun dolar terhadap rupiah sudah Rp17.000, proyeksi dari beberapa ekonom mengatakan bahwa beberapa bulan ke depan ini bukan masa yang mudah bagi perekonomian kita," jelasnya.

Ia mengingatkan BGN bahwasanya Presiden Prabowo Subianto sudah menyerukan agar setiap lembaga negara untuk melakukan efisiensi. Karena itu, tidak seharusnya BGN memakai anggaran yang tidak semestinya.

"Kepala daerah di seluruh Indonesia rata-rata sudah teriak ya, sudah mengeluhkan anggaran TKD mereka yang dipotong gitu kan, untuk apa salah satunya untuk program MBG ini. Sehingga saya rasa kita sangat sedih ya, kita sangat prihatin ketika kementerian lain, lembaga lain melakukan efisiensi, anggaran yang digunakan di MBG tidak tepat sasaran," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi pengadaan 21.800 unit motor listrik menggunakan anggaran tahun 2025. Motor itu untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. 

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kendaraan tersebut akan didistribusikan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses geografis yang sulit.

Pengadaan ini menjadi sorotan publik terkait urgensi dan besaran anggaran yang digunakan di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ujar Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Terkait peruntukannya, kata Dadan, kendaraan listrik ini akan digunakan oleh seluruh personel operasional di satuan pelayanan bawah, bukan hanya untuk pejabat tertentu. 

Ia menyatakan fokus utama distribusi adalah daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat.

"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit," tuturnya.

Dadan menambahkan bahwa penggunaan sepeda motor merupakan kebutuhan vital untuk memastikan distribusi dan pemantauan program gizi hingga ke tingkat desa. Efisiensi waktu dan aksesibilitas menjadi alasan utama di balik kebijakan ini.

"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelasnya.

Dadan membantah kabar yang menyebut harga pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp58 juta per unit. 

Dadan mengklaim bahwa pemerintah mendapatkan harga jauh lebih murah dari harga pasaran, yakni Rp42 juta per unit.

"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta di bawah harga pasaran," jelasnya.

Dadan juga memastikan bahwa tidak akan ada penambahan unit kendaraan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah menilai jumlah yang telah terealisasi saat ini sudah mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir periode anggaran.

"Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian," pungkasnya.