Pemerintah Optimalkan WFH untuk ASN hingga Pangkas 70 Persen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pemerintah Optimalkan WFH untuk ASN hingga Pangkas 70 Persen Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ringkasan Berita:

• Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan kebijakan penghematan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global, tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat. 
• Salah satu strategi yang didorong pemerintah adalah penerapan Work From Home (WFH) atau pola kerja fleksibel di lingkungan ASN.
• Langkah ini dipandang sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju gaya hidup yang lebih hemat, sehat, dan produktif.

 

Willem Jonata/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global tidak akan menyasar pada pembatasan aktivitas masyarakat.

Sebaliknya, pemerintah memfokuskan efisiensi di sektor internal pemerintahan melalui optimalisasi pola kerja fleksibel dan pemangkasan biaya operasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa aktivitas publik tetap berjalan normal seperti biasa.

Baca juga: WFH Tak Berlaku untuk Tenaga Kesehatan, Wamenkes Dante: Pelayanan Kesehatan Tetap Jalan

Fokus penghematan saat ini adalah menekan konsumsi energi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara.

"Tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat. Yang dilakukan adalah pengurangan perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, serta pengurangan kegiatan yang tidak esensial," ujar Hariqo dalam Dialog Indonesia Bicara TVRI.

Salah satu strategi yang didorong pemerintah adalah penerapan Work From Home (WFH) atau pola kerja fleksibel.

Menurut Hariqo, WFH terbukti efektif menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mampu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas para abdi negara.

Langkah ini dipandang sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju gaya hidup yang lebih hemat, sehat, dan produktif.

"Langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek, tetapi transformasi menuju gaya hidup yang lebih efisien," tambahnya.

Meski gejolak energi dunia sedang terjadi, Hariqo memastikan kondisi energi nasional saat ini masih aman dan terkendali. Pemerintah telah menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk menjaga stabilitas harga BBM di dalam negeri.

Senada dengan hal tersebut, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis.

Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan pola aktivitas tanpa menurunkan produktivitas.

“Ini bukan sekadar penghematan, tapi upaya membangun kesadaran kolektif. Produktivitas ekonomi tetap bisa terjaga selama masyarakat mampu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada,” kata Trubus.