Qodari Jelaskan Sikap Pemerintah Terhadap Kritik atas Pernyataan 'Inflasi Pengamat'

Ringkasan Berita:

• Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap antikritik terkait polemik pernyataan inflasi yang sebelumnya disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 
• Menurut Qodari, pemerintah tidak menolak kritik, melainkan menekankan pentingnya penggunaan data dan teori yang akurat dalam menyampaikan pendapat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersikap antikritik terkait polemik pernyataan inflasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut Qodari, yang menjadi penekanan pemerintah bukanlah menolak kritik.

"Enggak antikritik. Yang ditekankan itu harusnya adalah soal penggunaan data yang tepat dan akurat dalam memberikan pendapat. Jadi pakai data, pakai teori. Itu sih sebetulnya yang ditekankan kalau saya melihatnya," kata Qodari saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, standar penggunaan data dan teori seharusnya menjadi landasan utama dalam mengkritik sesuatu.

Qodari menegaskan, kritik tetap terbuka selama disampaikan dengan basis data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

"Menurut saya, itu berlaku untuk siapa saja, tapi terutama pengamat, karena kan pengamat itu kan biasanya berasal dari latar belakang akademiklah, kira-kira begitu. Kalau datanya akurat, no problem," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menegaskan pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ihwal fenomena inflasi pengamat yang berkomentar tanpa data, justru menguatkan kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto antikritik.

"Jadi sebaiknya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Seskab Teddy Wijaya itu disudahi lah. Saya kira pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan sekali lagi bahwa pemerintah antikritik," kata Usman saat ditemui di sela forum group discussion (FGD) yang digelar Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di Auditorium IMERI, Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Terlebih pada bulan Maret lalu, Presiden Prabowo juga menyampaikan hal yang mirip-mirip yakni akan menertibkan para pengamat karena dipandang punya motif terselubung seperti memperjuangkan kepentingan asing dan mencari uang.

"Jadi pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah antikritik. Apalagi pada bulan Maret yang lalu, Presiden Prabowo menyampaikan akan menertibkan para pengamat dengan penilaian bahwa para pengamat dianggap memiliki motif-motif yang tidak murni, dari mulai hanya karena kalah pemilu, demi mencari uang, atau membawa kepentingan asing," lanjutnya.

Usman menjelaskan, pernyataan Teddy sama sekali tidak kredibel karena para pengamat justru menjadi bagian penting dari aktor yang membantu pemerintah memahami kondisi di tengah masyarakat. 

Sebab pengamat selama ini berperan memberi masukan kepada pemerintah soal realitas sosial, ekonomi, politik dan hukum secara objektif.

Di sisi lain, Usman menyebut bahwa laporan-laporan yang masuk ke Presiden Prabowo justru tidak berbasis data, dan manipulatif. 

"Tanpa ada para pengamat, tidak mungkin pemerintah bisa memahami realitas sosial, ekonomi, politik, hukum secara objektif. Bahkan kalaupun ada data, cenderung manipulatif," kata dia.

Ia menegaskan pemerintah semestinya fokus mempersiapkan diri menghadapi krisis ekonomi yang sebentar lagi akan terjadi, ketimbang memberi pernyataan miring soal kerja - kerja pengamat.