Mudik 2026 Catat Penurunan Kecelakaan, Anggota Komisi V DPR Beri Catatan Evaluasi

Ringkasan Berita:

• Operasi Ketupat 2026 berhasil menurunkan angka fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 31,19 persen.
• Hamka B Kady menyoroti ketiadaan buffer zone di pelabuhan yang menyebabkan jalan raya beralih fungsi menjadi area parkir antrean.
• DPR meminta perbaikan infrastruktur jalan diselesaikan jauh hari sebelum masa mudik dan penambahan sarana lampu penerangan pada pembatas jalan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 mencatatkan statistik positif dengan penurunan angka kecelakaan yang signifikan. Meski demikian, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah persoalan teknis yang masih berulang di lapangan.

Hamka memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi pemerintah, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Basarnas, BMKG, hingga Korlantas Polri.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektoral ini membuahkan hasil nyata dalam menekan angka fatalitas di jalan raya.

"Tidak ada kata lain selain bersyukur dan berterima kasih. Hasilnya terlihat jelas, angka kecelakaan menurun. Ini capaian yang patut diapresiasi,” ungkap Hamka kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Kepadatan Pelabuhan dan Buffer Zone

Kendati mencatatkan "rapor hijau", Hamka mengingatkan pemerintah agar tidak lengah.

Ia menyoroti fenomena kemacetan panjang yang masih terjadi di pelabuhan penyeberangan krusial seperti Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Menurut Hamka, akar masalah dari kepadatan tersebut adalah belum optimalnya penyediaan buffer zone atau area penampungan kendaraan (buffer parking) yang memadai sebelum memasuki area dermaga.

“Jangan sampai jalan raya dijadikan tempat penampungan kendaraan. Pelabuhan penyeberangan itu harus didukung buffer zone yang memadai agar tidak mengganggu arus lalu lintas umum,” tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar itu. 

Ia pun mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera membenahi tata kelola pelabuhan, termasuk memperjelas pembagian kewenangan antar-direktorat terkait agar manajemen arus kendaraan lebih terintegrasi.

Baca juga: Sebut Anggaran Motor Listrik MBG Tak Capai Rp1 Triliun, Kepala BGN: Sisanya Balik ke Kas Negara

Kritik Perbaikan Jalan dan Mitigasi Risiko

Selain pelabuhan, Hamka menaruh perhatian serius pada perencanaan infrastruktur jalan.

Ia menyentil kebiasaan pengerjaan proyek perbaikan jalan yang dilakukan terlalu mepet dengan hari raya, karena hal tersebut justru menjadi sumber kemacetan baru.

“Perbaikan jalan harus dilakukan jauh hari sebelum masa mudik. Jangan mendekati hari raya, karena itu justru menghambat pergerakan masyarakat,” ucap Hamka.

Lebih lanjut, ia mendorong peningkatan sarana keselamatan, terutama untuk mendukung rekayasa lalu lintas pada malam hari.

Hamka menyarankan penggunaan pembatas jalan yang dilengkapi lampu penerangan agar visualisasi jalur lebih jelas bagi pengendara.

Ia mengingatkan bahwa setiap strategi rekayasa, seperti contraflow maupun one way, selalu memiliki risiko yang harus diminimalisir.