Pengamat UI: Pentingnya Tata Kelola Intelijen Hadapi Ketidakpastian Geopolitik

Ringkasan Berita:

• Pentingnya tata kelola intelijen yang proporsional dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ancaman asimetris.
• Respons intelijen harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi.
• Dinamika persepsi ancaman di masyarakat kerap berbeda dengan penilaian lembaga intelijen.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pengamat intelijen berkumpul untuk membahas persoalan serius yang saat ini tengah menjadi tantangan pelik bagi dunia intelijen, khususnya di Indonesia. 

Salah satunya adalah pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta. 

Baca juga: Connie Bakrie Duga Kasus Andrie Yunus Operasi Intelijen Terstruktur, Ini Indikatornya

Ia menegaskan pentingnya tata kelola intelijen yang proporsional dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ancaman asimetris.

Menurut Stanislaus, respons intelijen harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. 

Ia mengibaratkan bahwa ancaman kecil tidak perlu direspons secara berlebihan.

"Jika ancamannya hanya seperti nyamuk, tentu tidak perlu menggunakan pemukul besar. Di sinilah pentingnya mengukur level ancaman dan menentukan respons yang tepat," ujar Stanislaus dalam seminar bertajuk “Tata Kelola Intelijen Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetris” yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, dinamika persepsi ancaman di masyarakat kerap berbeda dengan penilaian lembaga intelijen. 

Namun demikian, publik tidak perlu khawatir karena intelijen memiliki mekanisme tersendiri untuk mengukur dan merespons ancaman secara proporsional.

"Ancaman akan selalu ada. Yang penting adalah bagaimana intelijen merespons sesuai dengan levelnya dan tetap berada dalam koridor kewenangan," katanya.

Stanislaus yang juga dosen Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB UI) tersebut juga menekankan, tentang pentingnya pengawasan publik terhadap kinerja intelijen agar tidak melampaui batas. 

Ia mengingatkan, intelijen harus tetap berfungsi sebagai instrumen negara, bukan menjadi alat yang justru merugikan warga.

"Intelijen adalah alat negara untuk deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan. Jangan sampai menjadi alat yang membuat masyarakat menjadi korban," katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam tata kelola intelijen.