Isu Reshuffle Kabinet Kembali Mencuat, 3 Kriteria Menteri yang Diprediksi Bakal Didepak Prabowo

Ringkasan Berita:

• Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, namun analis Hendri Satrio menegaskan hal itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
• Ia menyebut tiga faktor utama penentu reshuffle yakni subjektivitas, kinerja, dan pertimbangan politik.
• Meski begitu, waktu dan nama yang akan diganti tetap menjadi kewenangan presiden dan belum pasti.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet kembali mencuat beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengganti sejumlah pembantunya di dalam kabinet.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menilai sejatinya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Namun ia menilai publik sebenarnya wajar ingin mengetahui kapan reshuffle dilakukan.

"Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet, meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan," ujar Hensa kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Ia berpendapat terdapat tiga faktor yang menentukan pertimbangan Prabowo dalam melakukan reshuffle kabinet.

Di antaranya subjektifitas like and dislike, objektifitas terkait kinerja, dan faktor politis.

"Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak," kata Hensa.

Di sisi lain, Hensa pun mengingatkan para pejabat menyadari pentingnya meritokrasi di dalam pemerintahan agar birokrasi bisa tercipta secara profesional.

"Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi," kata Hensa.

Hensa pun menilai terkadang para pejabat di Indonesia tidak menyadari persoalan meritokrasi ini.

Banyak pejabat yang menjalankan suatu jabatan tanpa mengerti tugas dan bidang dari jabatan tersebut.

"Semisal contoh, Nadiem misalnya, kalau tidak bisa jadi menteri pendidikan ya jangan diambil (jabatannya), atau misalnya siapa lah, kalau tidak bisa jadi menteri kehutanan, jangan diambil, yang susah tuh rakyat," ujar Hensa.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini berharap kepada semuanya agar lebih memahami perannya masing-masing agar pekerjaan serta hasilnya dapat terlihat dan sejalan.

"Setiap orang punya perannya sendiri-sendiri, saya juga punya peran sendiri, jadi harus hormati peran itu," ujar Hensa.