Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Idrus Marham: Menteri yang Tak Produktif Harus Diganti, Siapapun Dia

Ringkasan Berita:

• Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kian menguat di ruang publik seiring munculnya berbagai sinyal dari lingkar kekuasaan.
• Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menegaskan bahwa reshuffle harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
• Salah satunya mengganti menteri yang dinilai tidak produktif.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kian menguat di ruang publik seiring munculnya berbagai sinyal dari lingkar kekuasaan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menegaskan bahwa reshuffle harus dimaknai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, termasuk mengganti menteri yang dinilai tidak produktif.

Baca juga: Mensesneg Jawab Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih dan Wacana Pemotongan Gaji Menteri-Anggota DPR

"Menteri-menteri yang tidak produktif harus diganti, siapapun dia," kata Idrus, kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Menurut Idrus, isu reshuffle tidak boleh direduksi hanya sebagai pergantian figur semata. 

Lebih dari itu, reshuffle merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan presidensial untuk memastikan efektivitas kabinet dalam menjalankan agenda negara. 

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi pemerintahan saat ini bukan terletak pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melainkan pada implementasi kebijakan di tingkat kementerian.

"Tidaklah bijaksana apabila secara serta-merta muncul suara-suara yang meminta presiden turun. Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya," ucapnya.

Idrus menjelaskan, reshuffle yang tepat dapat menjadi energi baru bagi pemerintahan dalam menyesuaikan strategi menghadapi dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang. 

Dengan demikian, perombakan kabinet bukan hanya soal mengganti individu, melainkan juga menjadi sinyal bahwa arah kebijakan dan konsolidasi kekuasaan tengah ditata ulang untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.

Lebih jauh, Idrus memaparkan bahwa Presiden Prabowo sejatinya telah meletakkan fondasi yang kuat dalam arah kebijakan nasional. 

Setidaknya terdapat lima prinsip utama yang menjadi pijakan dalam menjalankan pemerintahan.

• Pertama, pembangunan nasional harus berlandaskan pada kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi sekaligus pedoman utama dalam penyelenggaraan negara.
• Kedua, Indonesia dipandang sebagai “rumah besar bersama” yang harus dijaga secara kolektif. Gagasan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam merawat keberlangsungan negara.
• Ketiga, pembangunan harus berakar pada realitas kemajemukan bangsa. Dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, maka persatuan dan kesatuan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional.
• Keempat, presiden telah menetapkan kebijakan strategis yang menjadi arah konkret pembangunan, seperti ketahanan dan kemandirian pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta kesinambungan pembangunan nasional.
• Kelima, pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan bagian dari upaya mengakomodasi berbagai potensi terbaik bangsa dalam satu tim kerja yang solid. 

"Para menteri diharapkan mampu menerjemahkan visi besar presiden ke dalam kebijakan operasional yang efektif. Bahkan, konsolidasi internal melalui retret kabinet telah dilakukan guna menyatukan persepsi dan langkah kerja," katanya.

Namun demikian, Idrus menilai bahwa implementasi dari fondasi tersebut masih perlu diperkuat, terutama di tingkat kementerian.