Program Kampung Pancasila Pemkot Surabaya Gandeng 12 Ribu ASN dan Pemuda untuk Dampingi 1.361 RW

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hadir dengan program Kampung Pancasila yang bertujuan mendorong akselerasi penguatan nilai-nilai gotong royong. Sebagai bentuk penguatan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya melalui program ini menerjunkan sekitar 12.000 pemuda dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah setempat untuk mendampingi 1.361 Rukun Warga (RW).

Langkah ini ditempuh sebagai upaya menghidupkan solidaritas sosial di tingkat kampung yang selama ini menjadi fondasi Kota Pahlawan, dengan harapan program ini dapat berjalan efektif dan menjangkau kebutuhan warga secara langsung.

Dengan melibatkan ribuan ASN dan pemuda, Pemkot Surabaya tengah menjalankan strategi untuk memastikan implementasi nilai-nilai Pancasila berjalan konkret di tingkat akar rumput. Di saat yang sama Pemkot Surabaya menyadari bahwa upaya tersebut tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat, termasuk elemen sosial lainnya.

Komitmen ini ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, saat launching Kampung Pancasila 2026 di RW 2 Krembangan Bhakti, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini turut diikuti tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, serta perwakilan dari 1.361 RW secara daring.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa kekuatan utama Surabaya terletak pada budaya gotong royong yang telah terbangun sejak lama. Ia mengingatkan sejak dekade 1960-an, Surabaya dibangun di atas nilai kekeluargaan dan toleransi tinggi.

Baca juga: Parkir Gratis dan Lapak UMKM di Minimarket: Komitmen Wali Kota Eri Cahyadi Entaskan Kemiskinan

"Sejak tahun 1.960 Surabaya itu sudah punya toleransi yang tinggi. Ini yang harus kita pegang dan kita lanjutkan. Maka kampung Pancasila ini tidak boleh berhenti, dan Surabaya harus tegak berdiri dengan gotong-royong," ujar Wali Kota Eri.

Untuk itu, Wali Kota Eri menegaskan semangat Kampung Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan dalam praktik sehari-hari melalui gotong royong. Sebab, ia mengakui, membangun Surabaya tidak mungkin hanya bergantung pada pemerintah tanpa dukungan aktif masyarakat, terutama generasi muda.

"Kalau njenengan (anda) bilang Surabaya harus sejahtera tanpa pergerakan anak muda, itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin namanya pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan itu sendiri," katanya.

Ia mencontohkan konsep kesejahteraan kolektif melalui praktik distribusi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Menurutnya, praktik baik tersebut masih sangat relevan apabila diterapkan di era sekarang.

Baca juga: Lindungi Perempuan dan Anak, Pemkot Surabaya Perketat Layanan Adminduk Pascacerai

"Kenapa di zaman Sayyidina Utsman itu negerinya makmur? Karena rakyatnya yang mampu, yang memiliki kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, itu dijadikan satu, terus diberikan kepada siapa di kampung itu yang membutuhkan," tuturnya.

Maka itu, Pemkot Surabaya melalui Kampung Pancasila mendorong penguatan pada berbagai bidang, termasuk lingkungan, sosial budaya, kemasyarakatan dan ekonomi. Di bidang lingkungan, Wali Kota Eri mengajak warga mulai memilah sampah dari rumah karena memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.

"Bayangkan kalau (botol plastik) itu sudah dipisah di masing-masing RW, kemudian botolnya dijual, itu bisa menghasilkan uang, masuk ke kas RW, dibuat pergerakan sosial. Itu luar biasa," ujarnya.

Sedangkan pada bidang sosial budaya, program ini juga diarahkan untuk memperkuat solidaritas antarwarga, khususnya membantu masyarakat kurang mampu melalui mekanisme gotong royong. Ia menggarisbawahi pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran dengan mengutamakan kebutuhan warga di RW setempat.

"Karena kita kadang-kadang tidak mau mengeluarkan sedekah kita ke RW, tapi lewat lembaga lain. Akhirnya lembaga lain tadi tidak mengeluarkan infaqnya yang kita bantukan ke RW kita, tetapi ke tempat lain. Padahal di dalam RW kita ada yang masih tidak bisa sekolah, ada yang masih miskin," paparnya.

Ia menegaskan setiap persoalan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat RW dengan dukungan pemerintah. Namun, hal itu mensyaratkan adanya laporan aktif dari masyarakat, mulai dari Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, maupun pengurus RT/RW.