Delpedro Marhaen Sebut Ada Tekanan Terhadap Kebebasan Akademik di Era Jokowi

Ringkasan Berita:

• Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, mengatakan ada tekanan terhadap kebebasan akademik di era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.
• Delpedro menceritakan pengalamannya mendapatkan tekanan saat masih berstatus mahasiswa, pada 2019 silam.
• Ia yang kerap mengikuti aksi unjuk rasa dalam rangka memprotes kebijakan Jokowi kala itu mengaku sempat mengalami tindakan represif, baik secara fisik di lapangan dan di ruang digital.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, mengatakan ada tekanan terhadap kebebasan akademik di era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.

Hal ini disampaikan Delpedro dalam diskusi buku berjudul "Dasawarsa Kepemimpinan Jokowi. Era Kebangkitan Kembali Otoritarianisme di Indonesia" yang ditulis oleh Sana Jaffrey dan Eve Warburton, di Unika Atma Jaya, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Baca juga: Tim Advokasi Delpedro Cs: Berdasarkan KUHAP Baru, Putusan Bebas Tidak Bisa Dikasasi

"Saya cenderung melihatnya pada saat periode 2019-2023 itu adalah bagaimana kebebasan akademik ditekan," kata Delpedro, dalam diskusi, Senin.

"Sulit bagi kita menemukan adanya pernyataan sikap dari para guru besar, dosen-dosen, dan akademisi. Baru di akhir periode Presiden Jokowi dan sampai di awal Presiden Prabowo, kita baru melihat adanya corak yang seperti itu," tambahnya.

Delpedro menceritakan pengalamannya mendapatkan tekanan saat masih berstatus mahasiswa, pada 2019 silam.

Ia yang kerap mengikuti aksi unjuk rasa dalam rangka memprotes kebijakan Jokowi kala itu mengaku sempat mengalami tindakan represif, baik secara fisik di lapangan dan di ruang digital.

"2019 itu represifitas di lapangan. Kemudian, 2020 represifitas bukan hanya di lapangan, tapi digital. 2021 represinya semakin masif, saya di-doxing, akun sosial media, keluarga, diungkap semua data pribadi," ungkapnya.

Selain itu, kata Delpedro, ada pola lain yang dilakukan pihak kampus untuk menyulitkan para mahasiswa menggelar diskusi.

Baca juga: Tim Hukum Delpedro dkk Serahkan Kontra Memori Kasasi ke PN Jakpus, Sebut Jaksa Minim Pemahaman HAM

"Pada saat itu kita diskusi sulit, bahkan untuk meminjam kampus atau apa itu enggak boleh," ucapnya.

Sehingga, ia mengatakan, saat itu banyak diskursus yang membicarakan soal bagaimana cara Jokowi menguasai kampus.

"Pada saat itu diskursus kita banyak membicarakan soal bagaimana cara Jokowi mencengkram kampus, bagaimana Jokowi menguasai kampus melalui forum rektor, melalui penempatan-penempatan rektor yang juga komisaris di sejumlah kampus negeri, peralihan kampus menjadi PTNBH, dan seterusnya, banyak pola-pola mulai dari komersialisasi pendidikan dan sebagainya, terus melalui agen-agen kampus yang terafiliasi dengan partai politik dan sebagainya," kata Delpedro.