Iran Vs Amerika Memanas
Pengamat: Ketahanan Energi RI Terancam, Konflik Iran–Amerika Serikat Picu Risiko Krisis Pasokan
Ketahanan energi Indonesia terancam akibat ketergantungan impor dan memanasnya konflik di Selat Hormuz
Lokasi utamanya meliputi Plumpang (Jakarta), Balongan, Kalimantan, serta pusat produksi di Riau seperti Dumai dan Cilacap.
Tekanan fiskal juga meningkat seiring lonjakan harga minyak dunia. Dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel, harga aktual kini mencapai 90 dolar AS per barel.
Komaidi memperkirakan setiap kenaikan 1 dolar AS akan menambah beban fiskal sekitar Rp6–7 triliun.
“Jika selisih mencapai 20 dolar AS, tambahan beban bisa mencapai sekitar Rp140 triliun, terutama dari subsidi BBM dan LPG,” ujarnya.
Baca juga: Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Pakar Kemaritiman: Kemlu Tidak Paham Karakter Iran
Ketergantungan impor juga terjadi pada LPG, dengan sekitar 70 persen pasokan berasal dari Amerika Serikat dan kawasan Timur Tengah.
Dengan harga keekonomian sekitar Rp20.000 per kilogram dan harga subsidi Rp4.250 per kilogram, negara menanggung beban sekitar Rp15.000 per kilogram.
Di sisi kebijakan, lambannya revisi Undang-Undang Migas selama 14 tahun dinilai memperburuk situasi. Ketidakpastian hukum membuat investor cenderung mengalihkan investasi ke kawasan lain seperti Afrika atau Malaysia.
Sementara itu, transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) masih menghadapi kendala struktural. Sistem monopsoni, dengan PLN sebagai satu-satunya pembeli listrik, membatasi ruang gerak pengembang.
“Ketika PLN tidak membeli karena harga dianggap lebih tinggi, pengembang tidak memiliki alternatif pasar,” kata Komaidi.
Untuk merespons kondisi tersebut, ReforMiner Institute mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain pembagian beban antara negara, badan usaha, dan masyarakat; percepatan pengembangan transportasi publik berbasis listrik; serta pembangunan jaringan transmisi antar-pulau guna menyeimbangkan pasokan listrik nasional.
“Konflik Iran–Amerika harus menjadi peringatan keras. Indonesia memiliki potensi mencapai kedaulatan energi pada 2040, namun hal itu membutuhkan langkah cepat dan konkret,” ujar Komaidi.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ketahannnnnnn-energiiii.jpg)