Anggota DPR Soroti Keseimbangan Demokrasi dan Stabilitas Negara

Ringkasan Berita:

• DPR menilai demokrasi perlu berjalan seimbang dengan stabilitas negara
• Tekanan global disebut makin kompleks, dari geopolitik hingga digital
• Ruang kritik publik dinilai tetap harus dijaga dalam sistem demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menilai Indonesia saat ini berada pada fase penting dalam menjaga keseimbangan antara pendewasaan demokrasi dan kebutuhan mempertahankan stabilitas negara di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Ia menilai, demokrasi yang tumbuh tanpa fondasi stabilitas yang kuat berpotensi memunculkan ketegangan sosial serta memengaruhi kinerja institusi negara.

“Di satu sisi, kita ingin demokrasi terus tumbuh lebih dewasa, lebih terbuka, lebih kritis, lebih memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Tetapi di sisi lain, kita juga menghadapi dunia yang bergerak semakin keras,” kata Azis kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, kondisi global saat ini ditandai oleh berbagai tekanan, mulai dari persaingan geopolitik, ketidakpastian ekonomi internasional, perang informasi digital, hingga potensi fragmentasi sosial yang dapat meningkat bila negara gagal menjaga keseimbangan.

 
Stabilitas dan Makna Demokrasi

Azis menilai masih terdapat pemahaman yang keliru di sebagian kalangan yang mengidentikkan stabilitas dengan pembatasan kebebasan. Padahal, stabilitas justru menjadi fondasi agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Ia mengutip pandangan Jenderal Abdul Haris Nasution dalam buku Pokok-Pokok Gerilya, yang menekankan bahwa Indonesia dibangun di atas keragaman sosial dan geografis yang membutuhkan kohesi nasional kuat.

“Menjaga negara bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi menjaga kohesi nasional agar republik tidak terpecah oleh tarik-menarik kepentingan internal maupun tekanan eksternal,” ujarnya.

Baca juga: Di Balik Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Ekonom Ungkap Ancaman Bahaya Mengintai RI

 
Pelajaran dari Negara Lain

Dalam pandangannya, sejumlah negara menunjukkan risiko ketika transisi demokrasi tidak diimbangi kapasitas institusi yang memadai. Ia mencontohkan Libya dan Suriah yang mengalami konflik berkepanjangan akibat lemahnya institusi negara dalam masa transisi.

Sebaliknya, negara seperti Jepang pascaperang, Singapura, serta negara-negara Nordik dinilai mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan partisipasi publik.

“Mereka memberi pelajaran penting: demokrasi bukan sekadar kebebasan berbicara, tetapi juga membutuhkan institusi yang kuat, hukum yang dipercaya, birokrasi yang bekerja, dan kohesi sosial yang dijaga,” katanya.

 
Tantangan Geopolitik dan Indonesia

Azis juga menyoroti tantangan geopolitik global seperti ketegangan di kawasan Laut China Selatan serta dinamika persaingan ekonomi antarnegara besar yang turut memengaruhi stabilitas kawasan.

Dalam konteks Indonesia, ia menilai dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan nasional tanpa menutup ruang kritik publik.

Ia menegaskan bahwa persatuan tidak boleh dimaknai sebagai penyeragaman pandangan.

“Persatuan berarti menjaga agar kompetisi politik tidak berubah menjadi permusuhan sosial yang merusak energi bangsa,” ujarnya.

Baca juga: TB Hasanuddin Kritik TNI Bekali Peserta LPDP: Tak Ada di Undang-undang!

 
Ruang Demokrasi Tetap Ditekankan

Meski menekankan pentingnya stabilitas, Azis menegaskan bahwa ruang demokrasi tetap harus terbuka. Kritik publik, menurutnya, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat.

“Rakyat harus tetap bebas mengkritik kebijakan. Kampus tidak boleh kehilangan independensinya. Pers harus tetap hidup sebagai pengawas kekuasaan,” katanya.

Ia juga menambahkan pentingnya penegakan hukum yang adil serta keterbukaan partisipasi publik agar demokrasi tidak berhenti pada aspek prosedural semata.