MPR Minta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Diulang: Jurinya Arogan, Mereka Harus Belajar dari Peserta

Ringkasan Berita:

• Lalu mengatakan MPR dan DPR sangat menyayangkannya. Padahal, tujuan diadakannya acara itu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mensosialisasikan empat pilar yang merupakan pondasi dalam berbangsa dan bernegara. 
• Oleh karena itu, Lalu meminta agar lomba cerdas cermat tersebut diulang dan harus dijadikan sebagai ajang untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air.
• Lalu juga melihat adanya arogansi dari juri LCC tersebut. Padahal, seharusnya dewan juri bisa memberikan contoh yang baik.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota MPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta agar Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), diulang.

LCC tersebut, sebelumnya menjadi kontroversi setelah video perdebatan peserta dan dewan juri ramai di media sosial, yakni saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak memprotes keputusan juri yang menganggap jawaban mereka salah dalam sesi rebutan pertanyaan saat perlombaan berlangsung.

Kala itu, jawaban dari peserta Grup C soal mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap salah sehingga nilainya dikurangi lima poin. 

Sedangkan saat Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab dengan jawaban yang sama persis, mereka dinyatakan benar dan mendapatkan tambahan 10 poin.

Meski Grup C telah melayangkan proses terhadap hal ini, dewan juri tidak mendengarkannya dan menjelaskan bahwa keputusan mutlak berada di tangan mereka. Begitu pun dengan pembawa acaranya yang menegaskan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.

Lomba pun tetap dilanjutkan dan SMAN 1 Sambas keluar sebagai juara pertama untuk mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional.

Melihat kejadian ini, Lalu pun mengatakan MPR dan DPR sangat menyayangkannya. Padahal, tujuan diadakannya acara itu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mensosialisasikan empat pilar yang menjadi pondasi dalam berbangsa dan bernegara. 

"Apa yang kita lihat bersama bahwa dalam video tersebut juri tidak mendengarkan protes ataupun ketidakpuasan dari salah satu peserta, kemudian tidak ditanggapi, itu mencerminkan tidak demokratisnya acara tersebut," ungkapnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (13/5/2026).

Oleh karena itu, Lalu meminta agar lomba cerdas cermat tersebut diulang dan harus dijadikan sebagai ajang untuk menanamkan kecintaan terhadap tanah air, menanamkan nilai-nilai paham-paham kebangsaan, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Perlu kiranya panitia yang terlibat di dalam acara tersebut untuk dilakukan evaluasi dan sebisa mungkin acara-acara semacam ini bisa dilaksanakan secara terbuka, secara transparan, dan menjunjung tinggi asas keadilan," tegasnya,

Selain itu, Lalu melihat adanya arogansi dari juri LCC tersebut. Padahal, seharusnya dewan juri bisa memberikan contoh yang baik.

Baca juga: Dua Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat MPR Kalbar Digugat ke PN Jakpus, Ini Isi Gugatannya

"Di situ kita lihat arogansi dari juri tersebut. Seharusnya acara ini adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan, maka jalannya acara itu juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam paham kebangsaan, seharusnya juri ini juga harus memberi contoh," ujarnya.

"Tentu kami mendorong untuk dilakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini. Kami mengapresiasi yang disampaikan oleh siswi yang memprotes tadi, itu bentuk keberanian, itu bentuk demokratisasi," tambah Lalu.

Dalam hal ini, menurut Lalu, justru dewan juri yang harus belajar dari peserta tentang demokrasi yang harus dijunjung tinggi.

Lalu mengatakan, sebenarnya para peserta sudah paham nilai-nilai kebangsaan jika dilihat dari acara ini karena mereka berani berpendapat ketika merasakan ketidakadilan, meskipun disanggah oleh dewan juri.

"Di dalam perdebatan tadi, pihak dewan juri tidak mengalah dan tetap bersikukuh dengan pendapatnya, ya di situ terjadi proses demokrasi itu tadi. Nah, sebenarnya bagus."

"Tinggal sekarang bagaimana tujuan dari acara ini, yaitu penanaman nilai-nilai kebangsaan di usia sekolah, anak-anak kita, siswa-siswi kita yang menjadi peserta tentu benar-benar harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam," kata Lalu.

Setelah kejadian ini, MPR RI pun menonaktifkan dua juri dan pembawa acara yang bertugas saat itu karena terdapat kelalaian dalam proses penilaian pada lomba tersebut.

Dua juri tersebut adalah Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Dyastasita Widya Budi dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni.

Sementara, MC yang dinonaktifkan adalah Shindy Lutfiana.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis pernyataan resmi MPR melalui akun Instagram @mprgoid.

MPR juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian hingga sistem keberatan peserta. 

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tulis MPR.

Baca juga: Soal Peluang Tanding Ulang Buntut Polemik LCC 4 Pilar di Kalbar, Wakil Ketua MPR: Kita Musyawarahkan

Kronologi Kejadian

Kontroversi ini bermula saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak memprotes keputusan juri yang menganggap jawaban mereka salah dalam sesi rebutan pertanyaan saat perlombaan berlangsung di salah satu hotel di Pontianak.

Pertanyaan yang dipermasalahkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan anggota BPK. Sebelumnya, satu peserta telah menjawabnya, tetapi dewan juri menilai salah sehingga nilainya dikurangi lima poin.

Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas. Namun, jawaban yang dinilai memiliki substansi serupa itu justru dinyatakan benar dan mendapat tambahan 10 poin.

Dalam tayangan yang beredar, MC membacakan pertanyaan, “BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”

Perwakilan Grup C kemudian menjawab, “Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden.”

Jawaban itulah yang dinyatakan salah oleh dewan juri. Kemudian Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban serupa dan dianggap benar hingga memperoleh poin penuh.

Melihat hal tersebut, peserta Grup C langsung menyampaikan keberatan karena merasa inti jawaban yang mereka sampaikan sama. 

Dewan juri kemudian menjelaskan bahwa pada jawaban awal Grup C tidak terdengar penyebutan “Dewan Perwakilan Daerah” atau DPD.

“Jadi dewan juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” ujar salah satu juri.

Situasi pun sempat memanas ketika peserta meminta pendapat penonton terkait apakah penyebutan DPD terdengar atau tidak. 

Namun, pembawa acara menegaskan keputusan tetap berada di tangan dewan juri.

“Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai,” ujar MC.

Dalam potongan video lain yang beredar, salah satu Dewan Juri menjelaskan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan artikulasi jawaban peserta.

“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas. Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar salah satu Dewan Juri di hadapan peserta.

Lomba kemudian tetap dilanjutkan dan SMAN 1 Sambas tercatat sebagai juara pertama untuk mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional.

(Tribunnews.com/Rifqah)