Kontroversi Penilaian LCC MPR Kalbar, Pimpinan MPR Tegur dan Siapkan Sanksi untuk Juri

Ringkasan berita

• Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan pimpinan MPR telah memanggil dan menegur dua juri LCC Empat Pilar Kalimantan Barat, Dyastasita W.B dan Indri Wahyuni, menyusul polemik penilaian yang viral.
• Muzani juga membuka kemungkinan adanya sanksi administratif, meski bentuknya masih dipelajari lebih lanjut.
• Kontroversi muncul setelah jawaban identik dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas terkait pemilihan anggota BPK dinilai berbeda oleh juri, memicu protes peserta dan kritik publik terhadap objektivitas penilaian lomba.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan MPR RI telah memanggil dan menegur dua juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat (Kalbar) yakni Dyastasita W.B dan Indri Wahyuni.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, usai kontroversi penilaian yang diberikan dewan juri dalam LCC tingkat Kalimantan Barat (Kalbar).

"Sudah. Tadi kita panggil. Sudah kita tegur," ungkap Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, Muzani menyebut ada kemungkinan kedua juri tersebut bakal mendapat sanksi administratif.

Namun Muzani belum membeberkan secara rinci sanksi tersebut.

Diungkapkan Muzani, pihaknya masih mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua juri tersebut.

"Ya, nanti itu ada (sanksi administratif). Ada proses yang saya harus pelajari," pungkas Muzani.

Kronologi kejadian

Polemik ini bermula saat babak final LCC Empat Pilar tingkat Kalbar digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan ini diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalbar.

Setelah melalui berbagai tahapan, tiga sekolah berhasil lolos ke babak final, yakni SMAN 1 Pontianak (Regu C), SMAN 1 Sambas (Regu B), dan SMAN 1 Sanggau (Regu A).

Persoalan krusial muncul saat sesi rebutan. Juri membacakan pertanyaan: DPR dalam memilih anggota BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?

Peserta dari Regu C (SMAN 1 Pontianak) menekan bel pertama kali dan menjawab dengan lugas.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar salah seorang siswi dari Regu C.

Bukannya mendapat poin, dewan juri justru menyalahkan jawaban tersebut dan memberikan sanksi pengurangan nilai sebesar lima poin kepada Regu C.