Masyarakat Sipil Nobar Pesta Babi, Sudirman Said: Negara Distributor Keadilan Bukan Mesin Elektoral

Ringkasan Berita:

• Tokoh masyarakat sipil kritik arah penyelenggaraan negara dalam acara nobar dan diskusi film Pesta Babi di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
• Sudirman Said menyinggung melemahnya fungsi lembaga formal seperti DPR dan partai politik. 
• Karena itu, Sudirman menyerukan masyarakat sipil dan generasi muda mulai mengorganisasi diri dan membangun solidaritas sosial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat sipil mengkritik arah penyelenggaraan negara dalam acara nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Pesta Babi” di Jakarta, Rabu (20/5/2026). 

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai fungsi negara saat ini mengalami penyimpangan serius karena lebih diarahkan menjadi alat kepentingan elektoral ketimbang distributor keadilan bagi rakyat.

"Ada gejala akut, negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral," kata Sudirman.

Menurut Sudirman, berbagai kebijakan publik hingga penunjukan pejabat kini sarat kepentingan politik kekuasaan. 

Dia mempertanyakan arah penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak lagi berpihak kepada kepentingan publik secara menyeluruh.

"Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film “Pesta Babi”? Elektoral. Kenapa ada MBG? Elektoral. Kenapa ada KDMP? Elektoral. APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat," ucap Sudirman.

Baca juga: Produksi Butuh 4 Tahun, Dandhy Laksono Sindir Pembubaran Nobar Film Pesta Babi: Kerjaan Pemalas

Ia juga menyinggung melemahnya fungsi lembaga formal seperti DPR dan partai politik. 

Karena itu, Sudirman menyerukan masyarakat sipil dan generasi muda untuk mulai mengorganisasi diri dan membangun solidaritas sosial.

"Kita terima? Jangan sampai. Bukan dengan melawan, tapi mengorganisasi diri, mempersiapkan diri. DPR lumpuh, partai lumpuh, itu wake up call buat masyarakat sipil bangkit dan bersatu. Lewat forum ini, waktunya menata diri," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, menyoroti mahalnya ongkos politik yang mendorong praktik eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan pendanaan elite politik.

"Kita bisa melihat secara elektoral, bagaimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan. Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai," ucap Annisa.

Sorotan tajam juga diarahkan pada situasi di Papua yang dinilai menjadi contoh nyata dampak persekutuan antara kekuasaan politik dan modal ekonomi. 

Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menyebut pendekatan keamanan yang masif di Papua menunjukkan kegagalan negara dalam memanusiakan rakyatnya.

"Militer hari ini ada di mana-mana. Dari Presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia," ujar Todung.