Mensos Gus Ipul Berkunjung ke Kupang, Ajak Pemda Lakukan Pemutakhiran DTSEN

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri Acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden untuk Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi dalam rangka Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 bertema “Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh” di Aula Eltari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, Minggu (31/5/2026).

Pada kesempatan itu, Gus Ipul mengungkap data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025, yang menunjukkan sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan pemutakhiran lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran. 

Gus Ipul menegaskan, Presiden Prabowo Subianto usai dilantik meminta seluruh jajaran pemerintah berani mengakui kondisi data apa adanya sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

“Saya yang paling terharu dari Bapak Presiden Prabowo ini adalah ajakan kepada kami, khususnya kepada saya, mari kita mulai kerja ini dengan menyajikan data yang jujur. Datanya kita akui apa adanya, kita jujur, terbuka, setelah itu kita perbaiki,” katanya.

Baca juga: Operasional Sekolah Rakyat Permanen Segera Dimulai, Ini Pesan Mensos Gus Ipul

Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi menunjukkan sebagian bantuan sosial dan subsidi sosial masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Data menyajikan bansos dan subsidi sosial itu sebagian tidak tepat sasaran. Ada yang tepat sasaran, tapi sebagian ada yang tidak tepat sasaran. Salah satu contohnya adalah Program Keluarga Harapan,” urainya.

Menurut Gus Ipul, sekitar 45 persen penerima PKH ditengarai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Namun kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pendamping PKH, melainkan karena mereka bekerja berdasarkan data yang tersedia.

“Karena selama ini mereka hanya menerima data, kemudian mereka langsung mendampingi. Jadi bukan pendamping PKH yang memilih penerima manfaat, tetapi datanya dari atas. Ternyata apa yang terjadi, sebagian tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul. 

Karena itu, Presiden Prabowo menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengelola DTSEN. Sementara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pendamping sosial membantu proses pemutakhiran data di lapangan.

Menurut Gus Ipul, pembenahan data menjadi penting untuk memastikan keluarga prasejahtera menerima bantuan secara tepat sasaran.

Baca juga: Digitalisasi Bansos Dipercepat, Gus Ipul: Semua Program Kemensos Kini Pakai DTSEN

Gus Ipul menegaskan keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Ia menyebut operator data desa memegang peran strategis dalam memastikan kondisi masyarakat tercatat sesuai keadaan sebenarnya.

“Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah,” ujarnya.

Menurutnya, proses pendataan harus dimulai dari tingkat RT, RW, musyawarah desa dan kelurahan sebelum kemudian dimasukkan ke dalam DTSEN oleh operator data desa.

Gus Ipul menyebut kualitas data yang dihimpun di tingkat desa akan menentukan kualitas kebijakan pemerintah hingga tingkat nasional.

“Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan. Jadi nasib kita tergantung mereka,” ujarnya.