Ketua KWI Ajak Ormas Katolik Perkuat Kolaborasi Lintas Elemen untuk Hadapi Tantangan Nasional

Pada momentum satu dekade ini, Vox Point Indonesia juga melantik pengurus untuk 10 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yaitu DIY, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Prosesi Pelantikan dipimpin Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhsedjati dan Sekjen Grace Siahaan Njo.

Yohanes menjelaskan bahwa perayaan ini adalah bentuk syukur atas perjalanan pelayanan ormas yang lahir pada 12 Maret 2016 tersebut. Ia mendorong para anggota untuk terus terlibat aktif membawa dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Para Voxian yang merupakan kaum awam diutus untuk menyucikan tata dunia sosial politik, pendidikan, ekonomi dan berbagai lini pengabdian lainnya," ujar Handojo.

Ia juga berpesan kepada pengurus DPD yang baru dilantik agar senantiasa menjaga integritas demi pelayanan kemasyarakatan yang lebih luas.

"Mari kita jadikan Vox Point Indonesia sebagai komunitas yang solid dan berintegritas. Yang selalu menginspirasi dan memotivasi spirit keimanan katolik dan spirit kebangsaan di dalam kehidupan gereja dan bernegara," ujarnya.

Sebelum ibadah syukur dimulai, Vox Point Indonesia melalui Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) juga mengambil langkah konkret dalam membantu membenahi kebijakan publik nasional melalui Focus Group Discussion (FGD). 

Diskusi tersebut mengusung tema “Menata Ulang Kebijakan Guru Honorer Pasca-SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 untuk Pendidikan yang Adil, Bermutu, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.

Yohanes yang juga menjabat sebagai Ketua Umum FORMAS menjelaskan bahwa dialog strategis ini difokuskan untuk membahas secara mendalam dan mencari solusi atas persoalan guru honorer di Indonesia.

"Forum ini juga dimaksudkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, DPR RI, organisasi profesi, lembaga riset, dan pemangku kepentingan pendidikan nasional," pungkasnya.

Baca juga: Tema Natal 2025 Resmi dari PGI–KWI: Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga

Mengenal KWI 

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) merupakan lembaga resmi Gereja Katolik yang menghimpun para uskup di seluruh Indonesia untuk mengoordinasikan pelayanan pastoral, kebijakan gereja, serta kerja sama dalam berbagai bidang sosial dan keagamaan.

KWI sebelumnya dikenal sebagai Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI) yang berdiri pada tahun 1955, sebelum resmi berganti nama menjadi KWI pada tahun 1987. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah kolegial para uskup untuk menyatukan arah pelayanan Gereja Katolik di Indonesia, meski setiap keuskupan tetap memiliki otonomi dan bertanggung jawab langsung kepada Takhta Suci Vatikan.

Sejarah Panjang Sejak Masa Kolonial

Akar KWI berawal dari pertemuan para misionaris dan pemimpin gereja di masa Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Sidang-sidang para waligereja mulai rutin dilakukan sejak 1924 untuk membahas persoalan misi, pendidikan, hingga perkembangan umat Katolik di Nusantara.

Setelah Indonesia merdeka, para uskup kemudian menginisiasi pembentukan MAWI pada 1955 dalam sidang di Surabaya. Lembaga ini menjadi cikal bakal struktur formal koordinasi gereja di Indonesia hingga berkembang menjadi KWI seperti saat ini.

Fungsi dan Tujuan KWI

KWI berperan dalam menyatukan kebijakan pastoral Gereja Katolik, termasuk pendidikan iman, pelayanan sosial, liturgi, hingga hubungan dengan masyarakat luas. Tujuannya adalah memperkuat karya Gereja agar selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan umat di Indonesia.