Catatan Industri Soal Pajak Kripto di Indonesia, Berharap Pemerintah Hapus PPN

Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 08:59 WIB

Editor: Seno Tri Sulistiyono

Catatan Industri Soal Pajak Kripto di Indonesia, Berharap Pemerintah Hapus PPN

Bloomberg

PAJAK KRIPTO-Pada periode 2017-2022, pajak atas kripto bersifat self-reporting, di mana pendapatan dari kripto dilaporkan dalam SPT dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) progresif. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menerapkan sistem pajak final untuk kripto, serupa dengan mekanisme perpajakan di pasar saham, Minggu (23/2/2025).

Baca Selanjutnya:

ABI Gelar Forum Literasi Kripto untuk Aparat Penegak Hukum, Bahas Tantangan Aset Digital

Ia menyarankan para trader yang bertransaksi di exchange luar negeri untuk berkonsultasi dengan Account Representative (AR) di kantor pajak tempat mereka terdaftar.

"Setiap wajib pajak memiliki AR yang bisa diajak berdiskusi mengenai cara pembayaran pajak kripto sesuai regulasi," tambahnya.

Oscar menilai skema pajak final ini sudah cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan, terutama terkait PPN. Karena aset kripto kini berada di bawah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai aset keuangan, seharusnya kripto tidak lagi dikenakan PPN, sebagaimana produk keuangan lainnya.

Jika PPN dihapus, biaya transaksi akan lebih kompetitif, mendorong lebih banyak investor bertransaksi di dalam negeri, dan meningkatkan penerimaan negara dari PPh.

Dengan berkembangnya industri kripto di Indonesia, kebijakan pajak yang lebih fleksibel diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekosistem tanpa membebani investor dan trader.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul CEO Indodax Oscar Darmawan Ungkap Tantangan dan Implementasi Pajak Kripto