Jadwal Pelaksanaan TKA Madrasah MA & MAK Tahun 2025, Lengkap Regulasinya

a. 8.969 Madrasah Aliyah (MA) dengan 445.184 peserta (191.900 laki-laki, 253.284 perempuan)

b. 5 Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dengan 153 peserta

c. 662 Pondok Pesantren dengan 15.288 peserta

Sebagian besar lembaga akan menyelenggarakan ujian secara mandiri.

Namun sebagian lainnya menerapkan sistem source sharing dengan lembaga terdekat.

TKA 2025 digelar dengan sistem daring (online). Ujian digital digelar serentak di berbagai wilayah di Indonesia.

Ujian akan berlangsung dalam tiga sesi, mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan sesuai minat dan jurusan siswa.

Langkah sinkronisasi sudah dilakukan sebelumnya pada 1-2 November 2025, agar seluruh sistem  berjalan optimal.

Hasil TKA tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan, kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan.

Namun hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan.

Baca juga: Tata Tertib Peserta TKA 2025, Hindari Lakukan Pelanggaran Ini

Regulasi Peraturan Pelaksanaan TKA

Mengutip dari Kemenag.go.id, pelaksanaan TKA diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik, sebagai berikut:

1. Hasil TKA SD/MI/sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan Murid baru SMP/MTs/sederajat jalur prestasi.
2. Hasil TKA SMP/MTS/sederajat dapat menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan Murid baru SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK jalur prestasi.
3. Hasil TKA SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Hasil TKA digunakan untuk menyetarakan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dengan hasil Pendidikan Formal.
5. Selain itu hasil TKA dapat dimanfaatkan untuk keperluan seleksi akademik lainnya.
6. Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil TKA sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan sesuai kewenangannya.

(Tribunnews.com/Oktavia WW)