Wamen Viva Yoga: Transmigrasi Bukan Hanya untuk Transmigran, tapi Juga Warga Lokal

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia memiliki 619 kawasan transmigrasi yang membentang dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua Selatan. Namun, saat ini Kementerian Transmigrasi memfokuskan perhatian pada 154 kawasan prioritas yang masuk agenda pembangunan nasional. Di wilayah-wilayah tersebut, tengah digulirkan program revitalisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi ketika hadir sebagai tamu dalam program Wawancara Eksklusif Tribunnews di Palmerah, Jakarta, 27 Agustus 2025.

Dalam sesi wawancara yang dipandu Apfia Tioconny Billy, Viva Yoga menekankan bahwa kawasan transmigrasi dihuni oleh transmigran sekaligus masyarakat lokal. Menurutnya, tanggung jawab kementerian bukan hanya membina perekonomian transmigran semata, tetapi juga masyarakat asli setempat. “Kami bertanggungjawab memberdayakan seluruh warga yang tinggal di kawasan transmigrasi,” tegasnya.

Ia mencontohkan Kawasan Transmigrasi Hialu di Desa Sabandente, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Di sana, transmigran dan warga lokal hidup berdampingan dengan harmonis. “Mereka hidup selaras,” ujarnya. Proses kehidupan berjalan saling mengisi, saling mendukung, dan memberi manfaat bersama. “Mereka saling bergotong royong,” tambahnya.

Baca juga: Selesaikan Konflik Sosial, Kawasan Transmigrasi Lokal Barelang Dibangun

Viva Yoga juga mengungkap kekagumannya saat mengetahui warga setempat menyerahkan tanah bersertifikat Hak Milik seluas 1.000 hektar untuk mendukung program transmigrasi. Menariknya, skema yang disepakati adalah 80 persen untuk transmigran lokal dan 20 persen untuk transmigran dari luar daerah. Bagi warga, kehadiran transmigran baru dibutuhkan untuk mendorong dinamika kehidupan serta membuka kawasan pertumbuhan baru. “Mereka ingin desa yang ada menjadi berkembang,” jelasnya.

Lebih jauh, Viva Yoga menyebut bahwa transmigrasi telah terbukti mengubah wilayah yang sebelumnya kosong, terpencil, dan tidak berpenghuni, menjadi pusat kehidupan. Dari program yang mulai dijalankan sejak tahun 1950 itu, telah lahir 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, hingga 3 provinsi.

Tak hanya pembangunan wilayah, akulturasi budaya dan perkawinan antara transmigran dengan warga lokal juga terjadi.

“Dalam kunjungan ke berbagai kabupaten di luar Jawa yang terdapat kawasan transmigrasi, saya banyak bertemu kepala daerah maupun wakilnya yang mengatakan anak transmigran,” ungkapnya. Hal ini, lanjutnya, selaras dengan arahan Presiden Prabowo. “Bila demikian maka transmigrasi mampu menjawab arahan dari Presiden Prabowo bahwa program ini dilakukan untuk memperkuat NKRI dan mempererat rasa kebangsaan,” tutur pria kelahiran Lamongan, Jawa Timur, tersebut.