Pendidikan GO
Mario Christian Sumampow
Artikel
-
Rekap Manual Bikin Boros, ASN Kemenkeu Minta Anggaran Pemilu Dipangkas
Almizan Ulfa membawa sejumlah data yang dihimpun bersama timnya untuk menggugat anggaran Pemilu yang terus bertambah setiap tahunnya ke MK.
Jumat, 22 Agustus 2025 -
Pensiunan ASN Kemenkeu Bilang Sistem Rekapitulasi Pemilu Pembodohan Publik, Sarankan Diganti
Dia menggugat aturan yang menurutnya aneh tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar proses itu tak lagi dipakai di Pemilu 2029.
Jumat, 22 Agustus 2025 -
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Guru Minta Usia Pensiun Diperpanjang Jadi 65 Tahun
Sejumlah guru menilai faktor ekonomi menjadi alasan kuat agar usia pensiun tidak dipatok di 60 tahun.
Kamis, 21 Agustus 2025 -
Guru Minta Usia Pensiun Disamakan dengan Dosen: Kami Masih Kuat dan Mampu
Perbedaan batas usia pensiun antara guru dan dosen kembali menjadi sorotan dalam sidang lanjutan uji materi di MK
Kamis, 21 Agustus 2025 -
DPR: Jika Usia Pensiun Guru Diubah dari 60 Jadi 65 Tahun, akan Ciptakan Banyak Pengangguran
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa batas usia pensiun guru sebaiknya tetap di angka 60 tahun.
Kamis, 21 Agustus 2025 -
Presiden Partai Buruh Bela Noel: Gaji Wamen Masih Belum Layak, Makanya Tergoda Korupsi
Said Iqbal angkat bicara terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan
Kamis, 21 Agustus 2025 -
DPR Sebut Daya Konsentrasi dan Fisik Guru Menurun di Atas 60 Tahun, Tidak Efektif Mengajar
DPR RI menegaskan bahwa penetapan batas usia pensiun guru pada 60 tahun bukanlah bentuk diskriminasi,
Kamis, 21 Agustus 2025 -
KPK OTT Wamenaker, Partai Buruh: Posisinya Rentan Godaan saat Tangani Kasus Ketenagakerjaan
Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya dialami pejabat, melainkan juga serikat buruh maupun pengacara yang mendampingi buruh.
Kamis, 21 Agustus 2025 -
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Presiden Partai Buruh: Sebagai Sahabat, Saya Terkejut dan Prihatin
Said Iqbal sebut posisi Wamenaker sangat rentan terhadap godaan terutama karena kerap menangani kasus ketenagakerjaan yang melibatkan perusahaan besar
Kamis, 21 Agustus 2025 -
Fit and Proper Test Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat Disebut Mirip Kasus Aswanto
Proses uji kepatutan dan kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi Inosensius dinilai merusak tradisi seleksi hakim konstitusi di DPR.
Kamis, 21 Agustus 2025 -
Dua Jurnalis Buta Warna Parsial Gugat UU LLAJ karena Terganggu 3 Warna Traffic Light
Aturan soal lampu lalu lintas dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Rabu, 20 Agustus 2025 -
KIPP Sebut Dugaan Pelanggaran Etik Sekretaris DKPP Jadi Momentum Untuk Bersih-bersih Internal
Dugaan pelanggaran etik yang menyeret Sekretaris DKPP David Yama, dinilai menjadi momentum penting bagi DKPP melakukan bersih-bersih internal.
Selasa, 19 Agustus 2025 -
Hadir di MK Pakai Baju Adat, Warga Papua Kecewa Pemerintah dan DPR Minta Tunda Sidang UU Cipta Kerja
Sejumlah warga dari sejumlah daerah mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka kecewa perwakilan pemerintah tak hadi
Selasa, 19 Agustus 2025 -
UU Pers Digugat, Iwakum Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas agar Tidak Bisa Dikriminalisasi
Irfan Kamil menjelaskan, tujuan utama pengujian ini adalah untuk memperkuat kepastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.
Selasa, 19 Agustus 2025 -
Berlumur Lumpur, Masyarakat Adat Papua Terdampak PSN Gelar Ritual Baca Doa di Depan MK
Masyarakat adat Papua dibalur lumpur lengkap dengan pakaian adat seperti rok rumbai yang terbuat dari daun kering, hiasan kepala dengan bulu burung
Selasa, 19 Agustus 2025 -
Tito Karnavian Akan Rapat dengan Presiden Prabowo Sore Ini di Hambalang
Mendagri Tito Karnavian akan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (19/8/2025) sore ini di Hamalang bahas sejumlah program prioritas
Selasa, 19 Agustus 2025 -
Drama Pilkada Barito Utara Belum Juga Usai Setelah Pilkada Ulang, Ada Gugatan Lagi di MK
Pengajuan gugatan dimohonkan oleh pasangan calon (paslon) nomor 2, Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni, pada 11 Agustus 2025.
Selasa, 19 Agustus 2025 -
MK Tolak Gugatan Ujian PPN 12 Persen, YLBHI: Hakim Tak Peka Realitas Sosial Ekonomi
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak bernyali memutuskan tarif PPN 12 persen bertentangan dengan jaminan standar hidup layak.
Senin, 18 Agustus 2025 -
Niat Ojol hingga Nelayan Batalkan PPN 12 Persen Gagal, Ditolak MK dengan Alasan Keuangan Negara
MK menilai dalil itu merupakan perubahan atas pengaturan tarif PPN sebesar 10 persen yang sejak terbitnya UU 8/1983 belum pernah mengalami perubahan.
Senin, 18 Agustus 2025 -
Usul DPR Satu Orang Satu Akun Medsos Dinilai Tetap Tidak Bisa Basmi Buzzer
Nenden juga menekankan ihwal pelaku kejahatan siber tetap bisa menggunakan VPN, identitas fiktif, atau platform luar negeri
Senin, 18 Agustus 2025
