Artikel

• 

  Kriminolog Usul Polri Dibagi Wilayah Timur dan Barat hingga Punya 2 Wakapolri

  Pakar kriminologi menyampaikan usulan agar peran Polri ke depan dibagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah timur dan barat.

  Kamis, 8 Januari 2026
• 

  Eks Penyidik KPK: Kesan Rivalitas dengan Kejagung Bisa Hilang dengan Komunikasi yang Lebih Baik

  Eks penyidik KPK menilai KPK–Kejagung terkesan saling bersaing. Ia berharap komunikasi diperkuat dan OTT jadi momentum bersih-bersih jaksa

  Kamis, 8 Januari 2026
• 

  PDIP Ungkap Dilobi Parpol Koalisi Pemerintah Agar Dukung Pilkada Lewat DPRD

  PDIP tinggal sendirian di DPR RI yang menolak pilkada DPRD, kini ditekan lobi politik elit parpol koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

  Rabu, 7 Januari 2026
• 

  Mayoritas Parpol Parlemen Dukung Pilkada Melalui DPRD, PDIP: Secara Matematika Mereka akan Berhasil

  Rasa pesimistis itu disampaikan oleh Deddy, lantaran dominan partai politik yang mendukung Pilkada melalui DPRD keseluruhannya ada di parlemen

  Rabu, 7 Januari 2026
• 

  Prabowo Evaluasi Kabinet Saat Retret, Pengamat: Sinyal Ada Reshuffle dalam Waktu Dekat

  Hendri Satrio menilai retret kedua Kabinet Merah Putih fokus pada evaluasi kabinet dan pengujian soliditas koalisi untuk menyambut 2026.

  Rabu, 7 Januari 2026
• 

  Tompi Dkk Minta Pemerintah Transparan Banjir Sumatra, Gibran Tak Bisa Beri Jawaban Rinci

  Tompi dkk desak transparansi penanganan banjir Sumatra. Gibran tegaskan arahan Prabowo. Publik penasaran, benarkah pemerintah sudah bergerak?

  Selasa, 6 Januari 2026
• 

  Menkum: Meme Pejabat Tak Dilarang, yang Dipidana Jika Menghina

  Menkum menegaskan kirim meme pejabat tetap boleh asal tidak senonoh. Pasal penghinaan Presiden bersifat delik aduan absolut

  Selasa, 6 Januari 2026
• 

  Eddy Hiariej Bantah KUHAP Baru Bikin Polisi Makin Berkuasa: Kontrolnya Justru Diperketat

  Wamenkum Eddy Hiariej membantah opini bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bikin polisi jadi super power.

  Senin, 5 Januari 2026
• 

  Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres di KUHP Baru Tutup Celah Simpatisan Ikut-Ikutan Melapor

  Indonesia kini resmi memilki payung hukum baru setelah UU KUHP dan KUHAP efektif berlaku mulai 2 Januari 2026.

  Senin, 5 Januari 2026
• 

  KUHAP Baru Bolehkan Tangkap Tersangka Tanpa Izin Pengadilan: Khawatir Keburu Kabur

  Ada 9 upaya paksa yang bisa dilakukan aparat penegak hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

  Senin, 5 Januari 2026
• 

  Wakil Menteri Hukum Beberkan Alasan Adanya Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres RI dalam KUHP Baru

  Eddy juga menyatakan, adanya pasal perlindungan Presiden dan Wapres terhadap penghinaan di KUHP baru juga demi menjaga emosional

  Senin, 5 Januari 2026
• 

  Wakil Menteri Hukum: Warga Bisa Ajukan Praperadilan Apabila Lapor Polisi tapi Tidak Direspons

  Dalam KUHAP ini juga kata Eddy, setiap harta benda yang disita tapi tidak ada hubungannya dengan tindak pidana juga bisa dilakukan praperadilan.

  Senin, 5 Januari 2026
• 

  KUHP Baru Diberlakukan, Menteri Hukum: Sudah Melibatkan Partisipasi Publik yang Sangat Luar Biasa

  Kata Supratman, naskah hukum tersebut telah melalui perdebatan yang mendalam guna memastikan kesiapannya diterapkan secara nasional.

  Senin, 5 Januari 2026
• 

  RI Prihatin Konflik AS-Venezuela, Serukan Dialog dan Hormati Kedaulatan

  Indonesia menyampaikan keprihatinan atas konflik AS-Venezuela dan penangkapan Nicolas Maduro, serta menyerukan dialog dan penghormatan kedaulatan.

  Senin, 5 Januari 2026
• 

  KAI Daop 1 Jakarta Amankan 462 Barang Penumpang Tertinggal Selama Libur Nataru

  Sebanyak 462 barang penumpang tertinggal selama masa angkut Natal dan Tahun Baru (Nataru) 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

  Minggu, 4 Januari 2026
• 

  Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Potensi Politik Uang Justru Lebih Brutal

  Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

  Minggu, 4 Januari 2026
• 

  Aktivis hingga Konten Kreator Diteror, PDIP: Bukti Kemunduran Peradaban Politik Indonesia

  Lebih parahnya kata Hugo, upaya meredam kritik dari rakyat itu dilakukan dengan cara kotor seperti meneror.

  Jumat, 2 Januari 2026
• 

  Komisi X DPR RI Desak Dosen Unima Diproses Hukum atas Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswi

  Kemendiktisaintek dan pihak Kampus Unima harus mengawal kinerja Satgas PPKPT, serta menjamin kampus menjadi ruang yang aman

  Jumat, 2 Januari 2026
• 

  SBY Terganggu Dituduh Dalang Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Ultimatum Akun TikTok SWBP 3x24 Jam

  Demokrat somasi akun TikTok SWBP, SBY terganggu dituduh dalang ijazah palsu Jokowi. Ultimatum 3x24 jam bikin publik tegang.

  Kamis, 1 Januari 2026
• 

  Ketua Komisi II DPR Tegaskan Wacana Pilkada Melalui DPRD Tak Perlu Diperdebatkan

  Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bentuk dari indirect democracy memiliki landasan konstitusional yang kuat

  Kamis, 1 Januari 2026
Prev123456NextLast ›