PAN Disebut Minta Jatah Pimpinan MPR, Ini Reaksi Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria membantah rekan koalisinya, PAN meminta jatah pimpinan DPR atau MPR.

Hal itu menyusul terungkapnya isi pertemuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu. Zulkifli disebut melobi Presiden Jokowi untuk mengamankan kursi pimpinan DPR atau MPR. "Kalau informasi minta jatah setahu saya tidak begitu," katanya.

Menurut Riza, tak etis apabila saat ini membicarakan jatah dalam politik. Mengingat, kini proses rekapitulasi suara hasil pemilu sedang berlangsung.

"Saya tidak pernah mendengar pembicaraan terkait minta jatah, sekarang bukan saatnya minta jatah, kita tahu ini kan masih proses penghitungan suara," tegasnya.

Namun, dirinya enggan menanggapi terlalu jauh terkait kabar tersebut. Karena menurutnya, hal itu merupakan sikap dan keputusan dari internal partai masing-masing.

"Jadi saya rasa tidak ya tapi silakan dikonfirmasi dicek ulang tapi sejauh yang saya ketahui tidak ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu (minta jatah pimpinan DPR atau MPR)," pungkasnya.

PKS Yakin PAN Tidak Keluar

Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa setiap partai memiliki hak untuk melakukan komunikasi politik dengan siapapun. "Tiap partai punya hak komunikasi dengan pihak lain," kata Mardani.

Meskipun demikian Mardani yakin PAN akan tetap solid bersama koalisi Adil dan Makmur. PAN selama ini telah menunjukkan komitmennya berada dalam koalisi.

"Tetap yakin PAN akan bersama koalisi Adil Makmur. PAN selama ini bersama partai koalisi lain sudah menunjukkan komitmen kuat pada Koalisi Adil Makmur," katanya.

Ketika ditanya kemungkinan PKS membuka komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf, Mardani mengatakan bahwa tugas PKS adalah mengawasi dan menilai pemerintah. "Tugas kami mengawasi dan memberi penilaian pada pemerintah. Dengan cara krearif dan sesuai zamannya," pungkasnya.

Kepala Divisi Advokasi dan Bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjelaskan Partai Amanat Nasional (PAN) bisa dinilai mengkhianati perjuangan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno apabila benar ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"PAN bisa kita sebut mengkhianati perjuangan yang sedang dilakukan oleh BPN. Tapi itu kalau betul," ujar Ferdinand Hutahaean.

Meskipun memang dia akui, itu merupakan hak politik dari PAN. Namun yang jelas, lanjut Ferdinand kurang elok, jika Zulkifli Hasan melakukan lobi-lobi jabatan demikian. Apalagi di sela pertarungan pemilu belum selesai.

 "Ini kan masih proses perhitungan. Kan belum selesai," ujarnya.