Pendidikan GOData BPS akan Digunakan untuk Program Bantuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kriteria pendapatan MBR tidak akan dipukul rata di semua provinsi karena standar pengeluaran ekonomi juga berbeda di setiap daerah.
Penulis:
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait akan menggunakan data milik Badan Pusat Statistik sebagai acuan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa penggunaan data BPS yang berada di bawah supervisi Badan Perencenaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," katanya dalam rapat dengan Kepala Bappenas dan Plt Kepala BPS di Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Kamis (6/2/2025).
Data BPS akan digunakan untuk menjalankan porgram yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Baca juga: Pemerintah Optimistis Pembangunan 3 Juta Rumah Bisa Atasi Kelebihan Pasokan Semen
Lalu, program lainnya seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penyediaan rumah susun (rusun) untuk masyarakat.
Saat ini, Bappenas bersama BPS sedang memadukan sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.
Data yang sedang dimutakhirkan adalah yang terkait dengan kependudukan, di mana Bappenas telah bertemu Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pemutakhiran data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Progres pemutakhiran data sudah mendekati 100 persen, tetapi masih perlu diverifikasi langsung di lapangan.
Verifikasi diperlukan agar bisa mengetahui apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya.
Usul terkini dari BPS, kriteria pendapatan MBR tidak akan dipukul rata di semua provinsi karena standar pengeluaran ekonomi juga berbeda di setiap daerah.
Menjawab usulan tersebut, Ara mengatakan pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah.
"Kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi," ujar Ara.
| Fakta Pernikahan Hanafi Pegawai BPS Haltim, Digelar 7 Hari usai Bunuh Tiwi, Istri Teman Korban |
|
|---|
| 3 Hal Dilakukan Aditya Hanafi usai Bunuh Tiwi Pegawai BPS Haltim: Deposit Judol, Beli Tiket Pesawat |
|
|---|
| Modus Hanafi Tutupi Pembunuhan Pegawai BPS Halmahera Timur: Cuti Palsu, hingga Menikahi Rekan Korban |
|
|---|
| Data Ekonomi dan Angka Kemiskinan RI Versi BPS Tak Akurat: Bertolak Belakang dengan Kondisi Faktual |
|
|---|
| Sosok Aditya Hanafi, Pembunuh Tiwi Pegawai BPS Haltim, Ikut Antar Jenazah, Ubah Profil X Korban |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.