Demi Transparansi, Menteri Maruarar Minta BPK Audit Program Perumahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman.

Dia meminta audit dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Pemerintaan itu dia sampaikan ke jajaran pimpinan BPK di kantor BPK, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," katanya dikutip dari siaran pers pada Selasa (18/2/2025).

Dia menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen kementeriannya untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat.

Terutama, program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujarnya.

Baca juga: Stasiun Cicayur dan Jurangmangu Jadi Lokasi Pembangunan Program 3 Juta Rumah

Kementerian PKP memiliki target besar dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, menyebut setiap direktorat jenderal dibebankan target yang sama untuk merealisasikan program tersebut.

Ia tak memungkiri target yang besar ini juga penuh dengan risiko yang harus dipikirkan.

"[BPK] bisa audit pembangunan rumah susun, rumah khusus, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan sebagainya. Supaya kami bekerja dengan lebih fair," ucapnya.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh pun menyambut baik semangat bekerja yang dihadirkan oleh Kementerian PKP.

"Saya selalu ingat pesan Presiden Prabowo Subianto pelaksanaan program pemerintah harus dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan. Untuk itu, kami harap pelaksanaan program di Kementerian PKP harus matang dari sisi perencanaannya," kata Haerul.